RM.id Rakyat Merdeka - Ekonomi seharusnya menjadi jalan menuju kesejahteraan manusia. Namun, di tangan banyak pengambil kebijakan hari ini, ekonomi justru berubah menjadi angka dingin—disembah tanpa ditafsir. Kita membicarakan pertumbuhan, inflasi, indeks kepercayaan, dan neraca dagang, seolah semuanya berdiri di atas ruang hampa. Padahal, di balik setiap angka itu, ada manusia: petani yang gagal panen, buruh yang menunda makan siang, ibu yang menghitung ulang harga minyak goreng.
Martha Nussbaum, dalam bukunya, Creating Capabilities (2011), menulis bahwa pembangunan yang sejati bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kemampuan manusia untuk hidup bermartabat. Ia menyebutnya the capability approach — kerangka yang menilai kemajuan bukan dari produk domestik bruto, tetapi dari kemampuan warga untuk memilih kehidupan yang mereka nilai berharga. Ukuran pembangunan, bagi Nussbaum, bukan “berapa besar ekonomi tumbuh”, tapi “seberapa manusiawi ia tumbuh”.
Baca juga : Upah untuk Martabat
Namun, paradigma itu jarang hadir di ruang rapat ekonomi kita. Kebijakan sering dirumuskan dari grafik, bukan dari tatapan rakyat. Kita sibuk menstabilkan angka, tapi melupakan rasa. Pemerintah bangga karena inflasi terkendali di bawah 3%, tapi di pasar, harga cabe tetap membuat ibu rumah tangga menghela napas panjang. Bank sentral bicara “kepercayaan investor”, sementara pedagang kecil bicara tentang “utang warung”. Ada jurang antara ekonomi yang diatur dan ekonomi yang dialami.
Ketika ekonomi kehilangan jiwa, ia berhenti menjadi alat kesejahteraan dan berubah menjadi arena kompetisi tanpa empati. Masyarakat yang lelah dikejar efisiensi, manusia yang dinilai hanya dari produktivitas. Kita sedang menciptakan generasi yang berprestasi di kertas, tapi kosong di dada. Nussbaum memperingatkan, pembangunan yang tidak berakar pada rasa kemanusiaan akan melahirkan warga yang terampil secara teknis namun miskin secara moral.
Baca juga : Subsidi yang Tersesat
Yang lebih berbahaya, ekonomi tanpa jiwa melahirkan negara tanpa arah moral. Ketimpangan diterima sebagai “biaya pertumbuhan”, kemiskinan dianggap “konsekuensi sistem”, dan keadilan sosial direduksi menjadi bantuan sementara. Padahal, negara tidak diukur dari berapa banyak proyek dibangun, tapi dari seberapa dalam ia memahami penderitaan rakyatnya.
Ekonomi seharusnya menumbuhkan kebahagiaan kolektif, bukan sekadar keuntungan fiskal. Ia seharusnya menghubungkan hati warga, bukan hanya mengatur arus uang. Dalam konteks spiritualitas kebangsaan, ekonomi adalah bagian dari ibadah sosial: mengangkat yang tertinggal, menguatkan yang lemah, dan meneguhkan rasa percaya bahwa hidup bersama masih bermakna.
Baca juga : Rasionalitas yang Retak
Karena pada akhirnya, angka pertumbuhan bisa naik turun, tapi martabat manusia tak boleh pernah turun. Dan jika ekonomi kehilangan jiwanya, maka bangsa pun kehilangan rohnya. Sebab kemajuan tanpa kemanusiaan hanyalah kemegahan yang sepi makna.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.