Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Subsidi, pada dasarnya, adalah bentuk kasih negara kepada rakyatnya. Ia dirancang untuk menolong yang lemah, menstabilkan harga, dan menjaga kesejahteraan sosial. Namun, seperti banyak kebijakan mulia di negeri ini, niat baik itu sering tersesat di jalan. Anggaran yang disiapkan untuk mengangkat rakyat miskin justru sering tersangkut di tangan mereka yang tidak berhak, tersedot birokrasi, atau berubah jadi panggung politik elektoral.
Data Kementerian Keuangan per Oktober 2025 mencatat, total belanja subsidi mencapai lebih dari Rp 600 triliun, mencakup energi, pangan, pupuk, dan bantuan sosial tunai. Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa setidaknya 18 persen penerima bantuan tidak memenuhi syarat alias salah sasaran. Di sisi lain, banyak warga miskin yang seharusnya menerima malah terlewat karena basis data tidak diperbarui.
Baca juga : Rasionalitas yang Retak
Kondisi ini bukan hal baru. Joseph Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi, dalam The Price of Inequality (2012), menegaskan bahwa kebijakan publik yang tidak didesain dengan keadilan distributif justru memperdalam kesenjangan. Menurut Stiglitz, ekonomi yang hanya berpihak pada efisiensi fiskal tanpa memperhatikan dimensi moral akan kehilangan legitimasi sosial. Dan di Indonesia, kesalahan arah subsidi sudah menjadi gejala kronis—negara kehilangan arah kompas sosialnya.
Subsidi energi, misalnya, masih dinikmati sebagian besar kelas menengah dan atas. Studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF, 2025) menunjukkan bahwa 70 persen subsidi BBM justru mengalir ke rumah tangga yang memiliki kendaraan pribadi. Di sisi lain, petani, nelayan, dan pekerja informal harus berhadapan dengan harga barang pokok yang melonjak karena distribusi yang tidak merata.
Baca juga : Rekam Jejak yang Hilang
Bantuan sosial (bansos) pun tak lepas dari politik. Di tahun-tahun menjelang pemilu, bansos sering bergeser dari fungsi kesejahteraan menjadi alat pencitraan. Foto pejabat di karung beras, slogan di paket sembako—semuanya menunjukkan bagaimana bantuan negara telah menjadi alat legitimasi kekuasaan. Rakyat tidak lagi menjadi penerima hak, melainkan penerima belas kasihan.
Padahal, menurut Stiglitz, subsidi yang adil bukanlah pemberian, tapi investasi sosial: menumbuhkan produktivitas, menjaga daya beli, dan memperkuat rasa keadilan kolektif. Ketika distribusi subsidi salah arah, maka yang lahir bukan solidaritas, melainkan sinisme. Rakyat akan merasa negara hanya peduli menjelang pemilu, bukan di antara dua masa kampanye.
Baca juga : Akhlak Di Balik Kursi
Negara harus berani mereformasi paradigma subsidi—dari sekadar “mengeluarkan anggaran” menjadi “mengembalikan martabat”. Karena setiap rupiah yang salah sasaran bukan hanya kerugian fiskal, tapi juga keretakan moral antara pemerintah dan rakyatnya. Dan jika subsidi terus tersesat, maka yang miskin bukan rakyat, melainkan kebijakan publik itu sendiri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
