Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Setiap akhir bulan, data-data makro diumumkan ke publik: angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian program sosial. Pemerintah menyebutnya sebagai "bukti stabilitas", sementara banyak warga bertanya: stabil untuk siapa? Angka-angka yang naik-turun itu kerap tidak merepresentasikan hidup sehari-hari yang tetap berat: harga pangan tinggi, akses kesehatan rumit, pekerjaan informal tak menentu.
James C. Scott, dalam Seeing Like a State (1998), menyebut bagaimana negara modern sering kali melihat rakyat lewat lensa statistik dan agregat, bukan sebagai manusia dengan pengalaman yang kompleks. Ini membuat kebijakan publik menjadi abstraksi yang rapi di atas kertas, namun jauh dari denyut warga. Dalam kerangka inilah, evaluasi berbasis data perlu diuji kembali dari sisi empati dan relevansi kontekstualnya.
Baca juga : Evaluasi Tanpa Rakyat
Statistik resmi bisa mengaburkan rasa: ketakutan kehilangan pekerjaan, keresahan akan biaya pendidikan anak, atau trauma karena layanan kesehatan yang tak manusiawi. Semua ini tak tertangkap dalam indeks atau kuartil. Maka, rakyat bukan sekadar objek pengukuran, tapi subjek pengalaman yang perlu didengar—bukan hanya dihitung.
Ketika negara mengklaim “penurunan kemiskinan” tapi warga tetap antre panjang untuk sembako murah, maka ada jurang antara angka dan kenyataan. Dalam riset Bank Dunia (World Development Report, 2015), disebutkan bahwa intervensi sosial yang paling efektif bukan yang berbasis angka semata, tapi yang menyentuh konteks sosial dan psikologis penerima manfaat.
Baca juga : Politik Yang Menderas Ke Bawah
Pemerintahan yang berpihak seharusnya membaca data dengan hati: memaknai angka bukan sekadar tren ekonomi, tapi cermin rasa aman, kesejahteraan, dan harapan rakyat. Program sosial pun harus bergerak dari pendekatan output-based menjadi human-centered: berpijak pada kebutuhan nyata, bukan hanya pada target numerik.
Di era big data, kita justru semakin membutuhkan big empathy—empati besar yang menjadi kompas kebijakan. Karena keadilan sosial tak akan hadir dari spreadsheet, melainkan dari kemampuan negara mendengar langsung suara warganya yang paling sunyi.
Baca juga : Birokrasi, untuk Siapa?
Jangan biarkan statistik menjadi dinding penghalang. Jadikan ia jendela yang menghadap wajah rakyat. Sebab di balik setiap angka, ada hidup yang nyata—dan itu tak boleh diabaikan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
