RM.id Rakyat Merdeka - Korupsi di negeri ini sudah lama dinobatkan sebagai kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Jadi musuh bersama. Dilawan oleh undang-undang, lembaga, satgas, seminar, spanduk, baliho, dan pidato-pidato.
Masalahnya, belakangan muncul inovasi yang lebih kreatif. Proses memberantas korupsi ternyata ikut dikorupsi. Korupsi di atas korupsi. Berlapis-lapis. Ini bukan lagi kejahatan luar biasa, melainkan keahlian luar biasa.
Ini seperti “korupsi kuadrat”. Dampaknya berlipat. Bukan hanya uang negara yang dicuri, tetapi proses penindakannya juga ikut “dicuri”. Dampaknya, kepercayaan publik, wibawa hukum, dan harapan bahwa korupsi bisa diberantas, juga ikut hilang.
Ini paradoks. Ibarat obat yang juga ikutikutan sakit. Atau, “pagar makan tanaman”. Penjaganya ikut bermain. Sistem imun negara terserang dari dalam.
Baca juga : Kepercayaan, Melampaui Kurs
Tentu saja ini sangat berbahaya. Apalagi korupsi tidak lagi bekerja sendirian. Sudah menjadi ekosistem. Semua saling memahami. Semua saling mengerti. Ada juga yang saling... menjaga.
Bisa dipahami kalau kepercayaan publik (trust) sulit sekali dikerek. Lamban sekali naiknya. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, sangat mengkhawatirkan. rendah sekali.
Hong Kong pernah berada di titik yang hampir serupa. Dahulu, saking parahnya, rumah yang terbakar belum tentu mendapat air dari petugas pemadam sebelum pemiliknya membayar “uang air”. Dilaporkan ke aparat, “diduitin” juga. Dilaporkan lagi ke atas, sama saja, bahkan hanya menambah jumlah meja yang harus diselipi amplop.
Untung mereka sadar bahwa mengganti orang tanpa mengganti sistem sama saja mengecat kapal yang bocor. Hong Kong kemudian, antara lain, membangun lembaga anti korupsi yang independen, ICAC (Independent Commission Against Corruption).
Baca juga : Prestasi Bukan Tameng
Selain itu, Hong Kong juga memperketat audit di semua lini. Pelayanan dipermudah. Pengawasan dibuka. Transparansi diberlakukan. Kesempatan korupsi dipersempit sampai pelakunya mulai merasa tidak nyaman.
Indonesia pernah sedikit mencicipi semangat yang sama ketika KPK lahir. Saat itu tumbuh benih kepercayaan publik bahwa hukum mampu mengusut kasus apa pun. Mengetuk pintu siapa pun. Tak peduli jabatannya.
Hari ini, semangat dan tekad Presiden Prabowo tampaknya senapas dengan “KPK di awal-awal” tersebut. Ini modal penting yang datang dari atas. Pesan pemberantasan korupsinya sangat terasa.
Pesan dan tekad ini perlu diwujudkan menjadi “sistem” yang jelas, kuat dan nyata. Salah satunya, KPK perlu direvitalisasi lebih serius, dengan penyesuaian yang relevan dan positif.
Baca juga : Buka-bukaan Atau Harmoni?
Caranya bagaimana? Tentu ada “celah” yang bisa dilakukan. Karena, seperti kata pemimpin China, “tikus hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus”.
Selain itu, komando untuk melakukan sinergi antar aparat penegak hukum, transparansi, serta pengawasan yang saling mengunci, juga sangat penting.
Kalau ada sinergi positif dan tidak ada gesekan, kita yakin, “korupsi kuadrat” akan jauh berkurang. “Pagar makan tanaman” pelan-pelan akan mengikis.
Kita yakin, Indonesia bisa melakukannya. Sangat bisa. Kita lihat saja. Sejarah yang akan mencatat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.