RM.id Rakyat Merdeka - Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran baru saja berlalu. Pemerintah menyampaikan berbagai capaian pembangunan, dari ketahanan pangan, pendidikan, hingga perluasan program kesejahteraan. Kritik juga datang, terutama mengenai kualitas tata kelola, ruang partisipasi publik, dan pemerataan manfaat pembangunan. Perbedaan penilaian itu wajar dalam demokrasi. Namun ada pertanyaan yang lebih panjang umurnya daripada perdebatan dua tahun: kelak, ketika kekuasaan ini selesai, apa yang benar-benar tertinggal selain foto, pidato, dan baliho?
Politik modern memiliki kegemaran mengukur popularitas. Survei dibaca seperti rapor. Angka kepuasan diumumkan. Dukungan publik dijadikan modal legitimasi. Tidak ada yang keliru dengan mengukur persepsi masyarakat. Popularitas merupakan salah satu informasi tentang hubungan pemerintah dan warga. Tetapi ia bukan ukuran tunggal keberhasilan kepemimpinan. Seorang pemimpin bisa populer karena komunikasinya, keberanian mengambil keputusan, atau program yang segera terasa. Sementara perubahan paling penting kadang justru tidak menarik perhatian: memperbaiki aturan, menutup celah korupsi, membangun meritokrasi, dan membuat pelayanan publik lebih dapat dipercaya.
Rakyat tidak hidup di dalam grafik elektabilitas. Mereka membutuhkan pekerjaan yang memberi kepastian, sekolah yang membuka kesempatan, layanan kesehatan yang terjangkau, dan hukum yang tidak berubah wajah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Program bantuan dapat meringankan beban hari ini. Infrastruktur dapat mempercepat mobilitas. Investasi dapat membuka kegiatan ekonomi. Namun manfaat jangka panjangnya harus terus diperiksa. Apakah keluarga menjadi lebih mandiri? Apakah kesempatan semakin merata? Apakah warga semakin berdaya menyampaikan pendapat dan menuntut haknya? Popularitas mungkin lahir dari apa yang diberikan pemerintah. Warisan kepemimpinan juga ditentukan oleh kemampuan yang tumbuh dalam masyarakat.
James MacGregor Burns dalam Leadership membedakan transactional leadership dan transforming leadership. Yang pertama bertumpu pada pertukaran kepentingan antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua berupaya mengangkat motivasi, tujuan, serta tanggung jawab moral keduanya. Bagi Burns, kepemimpinan bukan sekadar kemampuan memperoleh kepatuhan atau mempertahankan dukungan. Kepemimpinan yang transformatif membantu masyarakat berkembang menjadi subjek yang lebih sadar, berdaya, dan mampu berpartisipasi. Dengan ukuran itu, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya terletak pada banyaknya orang yang mengaguminya, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk tumbuh tanpa terus bergantung kepadanya.
Baca juga : Miskin Jangan Target
Godaan kekuasaan adalah menyamakan keberhasilan negara dengan keberhasilan pribadi pemimpin. Program diberi wajah. Kebijakan memperoleh slogan. Setiap capaian membutuhkan panggung. Padahal republik bukan milik satu masa jabatan. Sekolah yang baik seharusnya tetap baik ketika menterinya berganti. Pelayanan yang cepat tidak boleh melambat karena kepala daerahnya berbeda. Kebijakan yang bermanfaat semestinya dapat dilanjutkan, diperbaiki, bahkan dikritik tanpa dianggap sebagai pengingkaran terhadap jasa pendahulunya. Kekuasaan paling mudah meninggalkan baliho. Yang sulit meninggalkan institusi. Lebih sulit lagi meninggalkan budaya politik yang tidak menggantungkan segalanya pada satu orang.
Dua tahun berikutnya memberi kesempatan bagi pemerintah untuk memperjelas bentuk warisan yang ingin dibangun. Program prioritas memerlukan evaluasi independen dan mekanisme koreksi yang terbuka. Jabatan publik perlu diisi berdasarkan kompetensi dan integritas. Pengawasan harus dapat bekerja tanpa menunggu persetujuan politik. Kritik masyarakat sepatutnya menjadi bahan perbaikan, bukan sekadar persoalan citra. Yang tak kalah penting, keberhasilan kebijakan perlu diukur dari kemampuan warga untuk hidup lebih mandiri. Pemerintahan dapat memperoleh dukungan melalui hasil yang dirasakan hari ini, sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang melalui kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi terhadap hukum.
Baca juga : Menhaj Tekankan, Pengelolaan Dana Haji Harus Aman dan Produktif
Pada akhirnya, kekuasaan selalu memiliki tanggal kedaluwarsa. Popularitas dapat naik, turun, lalu dilupakan. Baliho diganti. Slogan diperbarui. Nama pejabat bergeser dari halaman depan menjadi catatan sejarah. Yang mungkin bertahan adalah anak yang memperoleh pendidikan lebih baik, keluarga yang keluar dari kerentanan, lembaga yang semakin adil, dan masyarakat yang semakin mampu menentukan masa depannya. Itulah warisan yang pantas diuji dari setiap pemerintahan, termasuk Prabowo–Gibran. Kekuasaan tidak menjadi besar karena lama dikenang. Kekuasaan menjadi berarti karena kebaikannya tetap bekerja meskipun pemimpinnya tak lagi berkuasa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.