RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah tentu ingin dipercaya. Setiap kebijakan dijelaskan, keberhasilan diumumkan, dan berbagai saluran komunikasi disiapkan agar masyarakat memahami arah pembangunan. Tetapi kepercayaan tidak selalu tumbuh dari banyaknya penjelasan. Kadang justru lahir ketika pemerintah bersedia mendengarkan sesuatu yang tidak ingin didengarnya. Awal November ini, perdebatan mengenai pengawasan konten digital kembali mempertemukan dua kepentingan: melindungi masyarakat dari disinformasi dan menjaga kebebasan menyampaikan pendapat. Keduanya penting. Persoalannya, siapa yang memastikan bahwa kritik tidak keliru diperlakukan sebagai ancaman?
Kekuasaan memiliki kecenderungan menyukai kabar baik. Laporan keberhasilan mudah memperoleh tempat dalam rapat. Pujian cepat diteruskan kepada pimpinan. Sebaliknya, keluhan warga dapat tersangkut di meja administrasi, sementara kritik keras dianggap mengganggu stabilitas komunikasi. Padahal pemerintahan bukan perusahaan hubungan masyarakat yang tugas utamanya menjaga reputasi. Negara mengelola kepentingan jutaan manusia dengan kebutuhan yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Tidak mungkin seluruh keputusan menyenangkan semua pihak. Jika setiap ketidaksetujuan diperlakukan sebagai persoalan citra, pemerintah mungkin terlihat tenang, tetapi kehilangan kesempatan mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Bagi masyarakat, kritik sering bermula dari pengalaman yang sangat sederhana. Petani mempertanyakan distribusi pupuk. Orang tua mengeluhkan pelayanan sekolah. Pasien mempersoalkan antrean rumah sakit. Pedagang kecil menolak aturan yang dianggap memberatkan. Mereka belum tentu memiliki bahasa kebijakan yang rapi atau data statistik yang lengkap. Namun pengalaman mereka dapat menunjukkan persoalan yang luput dari laporan resmi. Tentu tidak semua keluhan benar, dan tidak setiap tuduhan layak dipercaya. Tetapi tugas pemerintah bukan menuntut rakyat selalu menyampaikan persoalan dengan bahasa yang menyenangkan. Tugasnya memeriksa substansi, menjelaskan fakta, dan memperbaiki keadaan ketika ditemukan kesalahan.
Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies mengajukan pembelaan terhadap masyarakat terbuka, yakni tatanan yang memungkinkan gagasan, kebijakan, dan kekuasaan diuji secara kritis. Pemikirannya bertolak dari kesadaran bahwa pengetahuan manusia selalu mungkin keliru. Karena itu, persoalan politik tidak cukup dijawab dengan mencari pemimpin yang dianggap paling bijaksana. Yang lebih penting adalah membangun institusi yang memungkinkan keputusan buruk dikoreksi dan penguasa diganti secara damai. Kritik dalam kerangka ini bukan gangguan terhadap pemerintahan. Ia merupakan bagian dari mekanisme yang menjaga kekuasaan agar tidak terperangkap dalam keyakinannya sendiri.
Baca juga : Besok Jangan Digadai
Bahaya muncul ketika pemerintah lebih sibuk mengendalikan reaksi daripada memeriksa penyebabnya. Kritik di media sosial dapat dibalas dengan kampanye komunikasi. Keluhan warga dijawab melalui konferensi pers. Perbedaan pendapat diperdebatkan sebagai persoalan loyalitas. Semua itu mungkin membantu menjelaskan posisi pemerintah, tetapi belum tentu menyelesaikan masalah. Dalam pengawasan ruang digital, negara memang berkewajiban menangani konten yang melanggar hukum. Namun batas antara informasi palsu, pendapat, kritik, dan pemberitaan harus ditetapkan secara jelas serta dapat diuji. Kesalahan membatasi ekspresi yang sah bukan hanya merugikan pembicara. Negara juga kehilangan informasi yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki kebijakannya.
Pemerintahan yang terbuka membutuhkan lebih dari sekadar kolom komentar dan nomor pengaduan. Setiap kementerian perlu memiliki mekanisme yang jelas untuk menerima keberatan, memeriksa bukti, memberikan jawaban, dan melaporkan tindak lanjutnya. Konsultasi publik harus dilakukan ketika keputusan masih dapat diubah, bukan setelah seluruh pilihan ditetapkan. Pembatasan konten digital memerlukan alasan yang transparan, prosedur keberatan, serta pengawasan independen. Pejabat juga perlu membedakan kritik terhadap kebijakan dari serangan pribadi atau penyebaran fitnah. Kebebasan berpendapat tetap membawa tanggung jawab. Namun tanggung jawab itu harus ditegakkan melalui aturan yang proporsional, bukan melalui tuntutan agar masyarakat selalu berbicara dengan nada yang disukai pemerintah.
Tidak ada pemerintahan yang mampu menghindari kesalahan. Kebijakan disusun dengan informasi terbatas, dilaksanakan oleh manusia, dan menghadapi kenyataan yang terus berubah. Karena itu, ukuran kedewasaan kekuasaan bukan seberapa jarang ia dikritik, melainkan seberapa baik ia belajar dari kritik tersebut. Rakyat yang bertanya tidak otomatis menjadi lawan. Warga yang berbeda pendapat tidak kehilangan kecintaannya kepada negara. Pemerintah yang percaya diri tidak membutuhkan rakyat yang selalu setuju. Ia membutuhkan cara untuk mengetahui kapan dirinya keliru. Kritik bukan musuh kekuasaan. Musuh yang lebih berbahaya adalah keyakinan bahwa kekuasaan tidak mungkin salah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.