RM.id Rakyat Merdeka - Anies, Ganjar atau Ridwan Kamil, juga Khofifah, yang namanya disebut-sebut masuk bursa capres 2024, akan kehilangan “panggung” selama setahun atau dua tahun. Isu itu mendominasi ketika Pilkada serentak 2022 dan 2023, sesuai jadwal lima tahunan, tetap “digeser” ke 2024.
Sebenarnya, yang justru paling kehilangan “panggung” adalah rakyat. Bukan para calon pejabat. Dalam artian, selama satu atau dua tahun, pemerintahan akan dipimpin para Penjabat (Pj) kepala daerah.
Baca juga : Biaya Mahal Polarisasi
Pj yang dipilih mungkin mumpuni, tapi legitimasinya tak sekuat pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Apalagi kalau Pj-nya punya kepentingan politik, misalnya mendukung calon tertentu dalam pilkada, bisa tambah runyam.
Yang paling sering terjadi dan selalu ramai adalah mutasi para pejabat daerah menjelang Pilkada. Menjaga netralitas PNS, juga rawan.
Baca juga : Mendadak Agnez Dan Raffi
Jumlah daerah yang akan dipimpin Pj, sangat banyak. 272 daerah. Ada gubernur, bupati dan walikota.
Bisa dibayangkan, di tengah semangat pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat pandemi, banyak daerah dipimpin Penjabat.
Baca juga : Ayo, Cari Resep Tepat
Siapa yang dipilih menjadi Pj, juga jadi pertanyaan. Sekarang saja, belum apa-apa sudah ada rumor bahwa ratusan kursi Pj itu akan “dibagi secara bijaksana dan saksama” supaya tidak menimbulkan kegaduhan, terutama di kalangan parpol.
Selain itu, pilkada 2024 yang digelar serentak bersama Pilpres, Pemilu DPR, DPRD Kabupaten/Kota serta DPD, sangat mungkin akan kalah pamor dibanding Pilpres. Itu pengalaman Pilpres 2019 lalu.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.