Korlantas Polri Tegaskan SIM Seumur Hidup Hoaks!

RM.id  Rakyat Merdeka - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menegaskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup tidak benar atau hoaks. Hingga saat ini, ketentuan masa berlaku SIM tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya mengatakan, ketentuan masa berlaku SIM mengacu pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa SIM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Menurut Made Agus, SIM bukan sekadar dokumen administratif atau tanda bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan untuk mengemudi, melainkan juga bukti kompetensi dan kelayakan pengemudi.

Baca juga : KUHAP Baru Berlaku, Polri Siapkan Bantuan Hukum Proaktif untuk Lindungi Penyidik

“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” ujar Made Agus.

Selain meluruskan informasi mengenai SIM seumur hidup, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan isu tersebut.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap tautan pendaftaran SIM seumur hidup maupun penawaran layanan SIM gratis yang beredar melalui platform media sosial, seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram.

Baca juga : Mewujudkan Rasa Aman Melalui Revolusi Mental Dan Spiritual Polri

Tautan tersebut berpotensi menjadi sarana penipuan digital, termasuk pencurian data pribadi masyarakat.

Korlantas Polri mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Masyarakat juga diminta tidak sembarangan mengakses tautan atau memberikan data pribadi melalui situs maupun akun yang tidak resmi.

Selain itu, masyarakat diajak lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi dengan melakukan verifikasi melalui kanal resmi Polri. Langkah tersebut penting untuk mencegah penyebaran kabar bohong yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga : BHD: PP Polri Dukung Kebijakan Pemerintah untuk Rakyat, Penegakan Hukum Dikawal

“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” kata Made Agus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.