Dark/Light Mode

Meluruskan Agenda Reformasi, Bisakah DPR Memperbaiki?

Kamhar Lakumani: Kini, Harus Diakui Lebih Demokratis

Sabtu, 12 Oktober 2024 07:50 WIB
Kamhar Lakumani, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Kamhar Lakumani, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meyakini, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia saat ini, lebih besar ketimbang pada zaman Orde Baru. Masa Orde Baru ditandai kepemimpinan Presiden kedua, Soeharto selama hampir 32 tahun, dari 1966 sampai 1998.

"Saya yakin, KKN sekarang jauh lebih besar. Jaringan dari atas ke bawah, dari tengah ke samping, besarnya luar biasa," kata Mahfud dalam acara Indonesia Integrity Forum di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Saat ini, lanjutnya, KKN terjadi di semua lini, mengatasna­makan demokrasi. "Demokrasi jual beli," tandas mantan Calon Wakil Presiden 2024 ini.

Baca juga : Hendrawan Supratikno: Tak Lepas Dari Investasi Politik Yang Sangat Mahal

Mahfud mengatakan, proses demokratisasi di Indonesia se­makin jelek, meski sudah terjadi Reformasi. Padahal, pada awal Reformasi, Indonesia sempat melahirkan KPK sebagai upaya penguatan institusi hukum.

Saat ini, lanjutnya, sangat sulit memperbaiki kondisi demokra­si di Indonesia. "Kita berharap, DPR memperbaikinya. Tapi, mereka tidak mau," tandas mantan Ketua MK ini.

Dia menjelaskan, perbaikan yang diajukan ke DPR, dito­lak karena merugikan mereka. Mahfud menyebut hal itu disebabkan patronase. "Indonesia aneh. Reformasi untuk demokratisasi, katanya biar KKN habis, malah muncul lagi," tandasnya.

Baca juga : Budi Arie: Kami Tindak Tegas Jika Membandel

Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut, refor­masi tidak diikuti dengan peningkatan mutu tata kelola insti­tusi. Sehingga, KKN masih terjadi.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai De­mokrat Kamhar Lakumani tidak menepis, bahwa praktik KKN masih terjadi hingga saat ini. Namun, dia tidak sependapat bahwa KKN saat ini lebih besar dibanding era Orba.

Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Kamhar Lakumani.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.