Yanu Endar Prasetyo: Jangan Politisasi Data Kemiskinan

 Sebelumnya 
Apa pandangan Anda terkait perbedaan angka Bank Dunia dengan BPS terkait garis kemiskinan di Indonesia?

Perbedaan angka tersebut sebenarnya wajar. Tiap negara memang memiliki metode dan pendekatan sendiri dalam mengukur garis kemiskinan, sesuai dengan karakteristik dan kondisi social ekonominya. Namun, sebagai negara yang sudah masuk kategori upper middle income, sudah seharusnya Indonesia mengevaluasi kembali metode dan standar garis kemiskinannya agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

BPS menetapkan garis kemiskinan sebesar Rp 595.243 per kapita per bulan. Apakah angka itu masih mencerminkan kondisi riil masyarakat?

Baca juga : Media Wahyudi Askar: Data Bank Dunia Lebih Realistis Dibanding BPS

Menurut saya, angka tersebut sudah tidak relevan lagi. Pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs (CBN) yang digunakan BPS memang sudah menjadi standar selama ini, tetapi indikator-indikator di dalamnya perlu dihitung ulang. Harus ada penyesuaian terhadap pola konsumsi, inflasi, serta standar hidup masyarakat yang terus berubah.

Pendekatan CBN yang digunakan BPS itu seperti apa?

CBN mengukur pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Untuk makanan, dihitung dari konsumsi minimal 2.100 kilo kalori per orang per hari. Biasanya dari beras, telur, tahu, tempe, dan sebagainya. Sementara komponen non makanan mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tapi, tantangannya adalah apakah jumlah tersebut masih cukup dengan kondisi harga-harga sekarang? Itu yang harus ditinjau kembali.

Baca juga : Airlangga: Konsumsi Rumah Tangga Penggerak Ekonomi

Apakah Anda melihat ada kebutuhan untuk mengganti metode penghitungan kemiskinan di Indonesia?

Bukan diganti sepenuhnya, tapi direvisi dan diperluas. Garis kemiskinan moneter saja tidak cukup. Kita perlu menggabungkannya dengan pendekatan kemiskinan multidimensi. Misalnya, keterbatasan akses pada pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perumahan layak. Itu akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam konteks politik, sering kali angka kemiskinan jadi bahan pencitraan atau diklaim sebagai keberhasilan. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Baca juga : Jokowi Sedang Berhitung Peluang Menahkodai PSI

Itu yang perlu kita hindari. Data kemiskinan adalah refleksi kondisi riil masyarakat. Harus dilihat secara objektif dan tidak dipolitisasi. Kadang, angka yang menunjukkan kerentanan tinggi bisa pahit dan sulit diterima. Tapi justru dari sanalah solusi bisa disusun secara tepat sasaran. Jangan sampai kita berpuas diri dengan angka penurunan kemiskinan yang semu. Sementara kenyataannya di lapangan berbeda. ASI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 14 Juni 2025 dengan judul "Data Kemiskinan BPS Dan Bank Dunia Kok Berbeda, Yanu Endar Prasetyo: Jangan Politisasi Data Kemiskinan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.