Saleh Partaonan Daulay: Pengusaha Dan Pemerintah Harus Duduk Bareng

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat fenomena larangan studi tur yang diterap­kan di beberapa daerah, khususnya di Jawa Barat yang dinilai rugikan pengusaha pariwisata?

Sebetulnya ini ada beberapa hal yang harus dipahami secara men­dalam. Pertama, soal larangan itu sendiri. Saya kira, kalau yang saya baca dari sikapnya KDM (Kang Dedi Mulyadi), dia tidak ada niat untuk menghalangi berkembangnya travel dan usaha-usaha pariwisata lainnya. Tapi yang dia larang adalah pelaksa­naan studi tur pada waktu sekolah, karena ada banyak kejadian di mana pada saat pelaksanaan studi tur itu ada kecelakaan, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa.

Jadi, alasan utamanya adalah keselamatan siswa?

Baca juga : Puan: Jangan Sampai Ada Pihak Dirugikan

Betul. Itu yang pertama. Kedua, kelihatannya Pemerintah itu mung­kin mengambil tanggung jawab bagaimana agar anak-anak yang sekolah itu tidak sampai, katakanlah, menjadi korban. Makanya dijaga dengan cara bagaimana? Sekolahnya yang dilarang. Nah, kewenangan untuk melarang sekolah itu ada pada Pemerintah. Karena sekolah SD, SMP itu kewenangannya ada pada bupati, sementara SMA dan SMK itu ada pada gubernur. Makanya itu yang sekarang diterapkan di Jawa Barat.

Kalau kebijakan ini dinilai mem­beratkan dunia usaha, solusinya seperti apa?

Kalau misalnya ada aspek-aspek yang dinilai tidak sesuai dengan dunia usaha, saya kira ada pintu ter­buka untuk melakukan dialog secara langsung dengan KDM. Jadi, para pengusaha ini diminta bicara lang­sung ke KDM. Menurut saya untuk demonstrasi atau unjuk rasa yang sebetulnya justru akan memperjauh jarak komunikasi itu sendiri.

Baca juga : Pemerintah Fokus Jaga Daya Beli Dan Ketahanan Industri

Selain dialog, adakah saran lain bagi para pengusaha travel yang terdampak?

Tentu para pengusaha yang seka­rang bekerja di travel itu saya kira juga harus membuka akses untuk mencari nasabah baru selain anak-anak sekolah dan para pelajar. Ya, dicari tempat-tempat lainnya yang bisa untuk menjadi sumber pendapa­tan mereka. Ketiga, tentu saya juga berharap bahwa hubungan dan relasi antara para travel agensi ini dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah, itu dibangun dengan benar.

Konkretnya seperti apa?

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Ke IKN Tinggal Tunggu Keppres Saja

Tentu jika ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah bisa dikomunikasikan secara lang­sung. Jangan sudah ada kebijakannya dikeluarkan, baru ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai, tidak setuju, lalu mengambil posisi yang ber­beda. Nah, karena itu saya kira kunci utama dari penyelesaian persoalan ini adalah dialog dulu. Langsung dengan KDM dan Pemerintah yang mengurusi Jawa Barat. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.