Abdullah: Tanpa Reformasi, OTT Terus Berulang

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah melakukan 11 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan praktik korupsi masih terjadi di berbagai daerah serta melibatkan kementerian dan lembaga negara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, jumlah OTT tersebut menjadi catatan yang memprihatinkan. Menurutnya, OTT mencerminkan masih berlangsungnya tindak pidana korupsi di berbagai lini, meskipun upaya pencegahan terus dilakukan.

Budi menjelaskan, hasil penindakan sepanjang 2025 menunjukkan modus korupsi yang semakin beragam. Praktik tersebut kerap melibatkan penyalahgunaan jabatan, aliran dana berlapis, serta keterkaitan kepentingan keluarga dan politik.

Ia menilai, penindakan merupakan bentuk keberhasilan sekaligus tantangan besar dalam pemberantasan korupsi nasional. Oleh karena itu, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta menutup celah sistemik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Baca juga : Kemenko Polkam Kawal Program Prioritas Presiden

Ia menegaskan, perbaikan sistem dan tata kelola harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. “Penindakan penting, tetapi pencegahan harus diperkuat agar korupsi tidak berulang,” kata Budi, Sabtu (27/12/2025).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan, selama hampir satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka dan memproses ratusan perkara. Rinciannya, sebanyak 69 perkara pada tahap penyelidikan, 110 perkara pada tahap penyidikan, dan 112 perkara pada tahap penuntutan.

Kemudian, sebanyak 73 perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta 75 perkara telah dilaksanakan eksekusinya. Selain itu, KPK telah memulihkan aset negara sebesar Rp 1,53 triliun.

“Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,” imbuhnya.

Baca juga : DPR Minta Semua Waspada

Maraknya OTT yang dilakukan KPK menjadi sorotan dalam perayaan Natal 2025. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyerukan tobat nasional sebagai refleksi moral atas krisis integritas yang melanda para pejabat.

Suharyo menyampaikan seruan itu usai memberikan khotbah di Gereja Katedral Jakarta Pusat, Kamis (25/12/2025). Suharyo meminta para pemimpin menggunakan jabatannya untuk kebaikan masyarakat.

“Kalau sekarang kita membaca berita-berita, melihat televisi hari-hari ini, sudah sekian kali kita membaca berita bupati ditangkap KPK, gubernur itu, dan sebagainya. Ini kan artinya jabatannya tidak untuk mewujudkan kebaikan bersama, dia harus bertobat,” kata Suharyo.

Usulan tobat nasional tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pejabat. Suharyo juga menyinggung kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Agustus lalu, seraya mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk melakukan refleksi dan pertobatan bersama.

Baca juga : Target Indonesia Emas 2045, Gerindra Gaungkan Transformasi Ekonomi

“Maka beberapa waktu yang lalu ketika sedang ramai-ramai akhir bulan Agustus, saya memberanikan diri untuk mengatakan bangsa ini membutuhkan pertobatan nasional,” tegas Suharyo.

Dia menyampaikan, tobat nasional untuk mengembalikan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Pancasila. “Tapi dasarnya adalah pertobatan batin, memuliakan Allah, dan membaktikan hidup bagi Tuhan,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT sejak Rabu (17/12/2025) di sejumlah wilayah, yakni Banten, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Untuk mengupas masih maraknya perilaku korupsi di Indonesia, berikut ini wawancara anggota Komisi III, Abdullah dan peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.