Feriyansyah: Butuh Political Will Untuk Perubahan

 Sebelumnya 
Anggota Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah agar membangun roadmap beasiswa nasional untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Sebenarnya kondisi saat ini seperti apa?

Ada problem struktural yang sebenarnya terjadi di kondisi partisipasi kuliah anak-anak Indonesia, bukan sekadar minat kuliah, tapi kalau dilihat dari data APK pada pendidikan tinggi, masih di bawah 40 persen, bahkan masih di bawah 35 persen, yaitu 32 persen. Ini sebenarnya kondisi yang stagnan dan tertinggal jauh dari negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, yang mana mereka sudah mencapai angka 40 persen ke atas. Nah, ini sebenarnya kondisi ketimpangan aksesnya yang sangat ekstrem.

Ketimpangannya seperti apa?

Akses pendidikan tinggi di perkotaan itu yang cukup lumayan tinggi, tetapi di pedesaan semakin rendah. Jadi kondisi Jawa, Sumatera, dengan daerah Indonesia Timur, disparitasnya sangat luar biasa. Sehingga pendidikan tinggi ini dalam kondisi berdasarkan kelas ekonomi dan kewilayahan. Ini sebenarnya momentum untuk negara agar bisa menjadikan pendidikan sebagai satu emansipasi sehingga bonus demografi ini benar-benar diproduksi. Bukan justru dibuang dengan percuma, seperti itu.

Baca juga : Kurniasih Mufidayati: Kita Butuh Untuk Kualitas Pendidikan

Kurniasih menilai, KIP maupun beasiswa pendidikan yang ada sudah berkontribusi, tapi belum maksimal. Apakah Anda sependapat?

Sebenarnya ada skala kebijakan yang menurut saya gagal untuk menjawab kebutuhan nyata. Ada sekitar 900-an ribu kondisi calon mahasiswa, namun hanya sekitar 200-an ribu yang diterima. Artinya, ada banyak anak-anak berprestasi dari masyarakat, atau anak-anak miskin yang ditolak atau tidak terafirmasi dalam skema beasiswa ini. Nah, tentu menjadi ironi ketika anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibandingkan dengan anggaran yang lain. Ini menunjukkan, seakan-akan akses terhadap pendidikan tinggi bukan menjadi prioritas strategis negara. Jadi, seperti ada pembiaran, ketika anak-anak muda dari kalangan miskin ini justru tersisih dan dia tidak terafirmasi.

Solusi terkait beasiswa ini seperti apa?

Untuk beasiswa pendidikan tinggi itu butuh political will yang kuat. Sehingga, investasi benar-benar bisa dirasakan sebagai negara dengan bonus demografi. Jangan sampai nanti jadi bencana demografi.

Baca juga : Jelang Lebaran, Jangan Ada PHK

Selain itu, Mufidayati juga menyoroti jalur penerimaan masuk mahasiswa untuk PTN, yang menurutnya semakin banyak, namun berdampak negatif dari sisi daya saing untuk ke depannya, apa ada tanggapan?

Saya mencermati dengan banyaknya jalur masuk PTN, ada dari penilaian TKA dan sebagainya. Tetapi, ini sering diglorifikasi sebagai memperluas akses. Namun, ini justru seperti ilusi keterbukaan.

Maksudnya bagaimana?

Ya karena jalur mandiri itu sebenarnya lebih menguntungkan kelompok anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas, yang lebih siap untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Apalagi kelas-kelas yang ujian seperti SNBT dan sebagainya, anak-anak yang ikut bimbel dan sebagainya itu, lebih siap daripada anak-anak miskin untuk mengakses pendidikan tinggi. Sehingga PTN favorit saat ini terjadi overcrowded. NNM

Baca juga : Kopdes Penggerak Ekonomi Dan Distribusi Pangan Lokal

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 25 Februari 2026 dengan judul "Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Masih Rendah, Pemerintah Diminta Buat Roadmap Beasiswa Nasional, Feriyansyah: Butuh Political Will Untuk Perubahan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.