Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Kader Parpol Ikut Kelola Program Makan Bergizi Gratis, Bolehkah?
Saleh Partaonan Daulay: PAN Tak Pernah Ada Perintah Kelola MBG
Minggu, 8 Maret 2026 07:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Instruksi PDI Perjuangan agar seluruh kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok mendapat respons dari partai-partai lain.
Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun memiliki pandangan terkait langkah PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, instruksi itu dikeluarkan oleh PDI Perjuangan dan akan menindak tegas kader yang melanggar. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026, yang diterima, Kamis (26/2/2026).
Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Kalau Kader Parpol Ikut Partisipasi, Tak Masalah
Surat tersebut ditandatangani oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.
Dalam surat tersebut, DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Termasuk, melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago sepakat partai politik tak ikut mengelola program MBG. Dia mengatakan NasDem sebagai institusi tak mempunyai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca juga : Senayan Minta Masyarakat Tidak Beli BBM Berlebihan
“Setahu saya tidak partai politik memiliki SPPG ya. Namun, jika ada kader parpol ikut berpartisipasi, saya kira tidak masalah,” ungkap Irma kepada Rakyat Merdeka, Jumat (6/3/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, secara ilmu ketatanegaraan, DPR memiliki tugas dan fungsinya untuk membahas anggaran, memberikan persetujuan, dan pengawasan.
Hanya itu yang boleh dilakukan DPR secara yuridis.
Baca juga : Kapolri: Buruh Bersatu, Hadapi Tantangan Global
“Itu adalah ranah pengusaha atau lembaga di pemerintahan yang memang khusus menangani masalah tersebut, seperti Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Saleh saat dihubungi Rakyat Merdeka, Sabtu (7/3/2026).
Untuk mengetahui pandangan dari Saleh Partaonan Daulay terkait imbauan agar partai politik tidak ikut mengurusi SPPG atau MBG, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya