Dark/Light Mode

Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Ikut Terlibat Dalam Koordinasi Perpajakan

Dave Laksono: Positif Buat Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Kamis, 23 Juli 2026 07:10 WIB
Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Foto: IG PRIBADI
Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Foto: IG PRIBADI

 Sebelumnya 
Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Bagaimana pandangan Anda?

Kami memandang bahwa upaya Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan merupakan langkah yang positif karena pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan.

Yang terpenting, pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan yang tepat, sehingga mampu membangun kesadaran masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Apakah pelibatan ini tidak menyalahi aturan?

Baca juga : Senayan Sarankan Pemerintah Perbaiki Kualitas Pembangunan

Dari perspektif Komisi I DPR RI, perhatian kami berada pada pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mendukung kebijakan tersebut.

Kebijakan ini perlu dipahami sebagai bentuk sinergi antarinstansi.

Selama ini, keduanya memiliki peran yang dekat dengan masyarakat melalui fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengayoman. Karena itu, apabila pelibatannya ditujukan untuk membantu sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya kepatuhan pajak, maka peran tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan yang dikedepankan tentu harus bersifat persuasif dan edukatif. Kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas bukan untuk memberikan tekanan kepada masyarakat, melainkan untuk mengajak warga memahami bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan. Dengan pendekatan seperti ini, kesadaran masyarakat diharapkan tumbuh secara sukarela.

Baca juga : Pratikno Ajak Anak Berani Speak Up Lawan Kekerasan

Banyak pihak yang memprotes kebijakan ini. Apa respons Anda terhadap kritik tersebut?

Kami juga memahami adanya berbagai tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan ini. Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar.

Berarti, Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik?

Karena itu, Pemerintah perlu terus memberikan penjelasan yang utuh mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Baca juga : Muhaimin: Penguatan JKN Tak Cukup Hanya Tambah Peserta

Lalu, apa saran dan solusi dari Anda?

Pada akhirnya, yang diperlukan adalah koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi, disertai penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat.

Dengan demikian, tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan dapat tercapai, kepercayaan publik tetap terjaga, dan setiap institusi dapat menjalankan tugasnya secara profesional sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 23 Juli 2026 dengan judul "Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Ikut Terlibat Dalam Koordinasi Perpajakan Dave Laksono: Positif Buat Tingkatkan Kepatuhan Pajak"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.