Dark/Light Mode

Harus Diperkuat Lagi Budaya Belajar Dan Kompetisi Di Kelas

Ubaid Matraji: Perlu Ditinjau Ulang, Karena Mencederai Keadilan Siswa

Rabu, 14 Oktober 2026 07:15 WIB
Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI. Foto: Istimewa
Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Bagaimana pendapat Anda jika kebijakan agar siswa tidak otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027 diberlakukan kembali?

Kami menaruh perhatian pada persoalan hak anak atas pendidikan. Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak Indonesia.

Pertanyaan saya, kalau ada anak kelas 1 SD yang belum bisa membaca, siapa yang harus disalahkan? Jika sistem tidak naik kelas diberlakukan, anak tersebut tidak bisa naik ke kelas 2 karena belum bisa membaca.

Pertanyaan kritisnya, mengapa anak kelas 1 SD itu belum bisa membaca? Apakah karena anaknya dianggap bodoh atau karena metode dan sistem pembelajarannya yang buruk? Ini harus jelas terlebih dahulu.

Lalu, apa yang menurut Anda bermasalah?

Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Perlu Didiskusikan Oleh Semua Pihak

Saya khawatir karena selama ini sistem pembelajaran kita masih buruk. Hal itu juga tercermin dalam berbagai data. Kurikulum kita masih bermasalah, begitu pula kompetensi guru.

Kalau sistem pembelajarannya buruk, kurikulumnya bermasalah, buku-bukunya tidak memadai, dan kompetensi gurunya rendah, mengapa justru siswanya yang dihukum.

Anda melihat ada ketidakadilan dalam kebijakan tersebut?

Saya mencium adanya aroma ketidakadilan. Mengapa yang bermasalah adalah sistem pendidikannya, tetapi yang menjadi korban justru siswa?

Siswa dihukum, diberi label, lalu dinyatakan tidak bisa naik kelas. Padahal, ketidakmampuan mereka bisa saja disebabkan oleh guru yang tidak kompeten, kurikulum yang buruk, atau sistem pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik.

Baca juga : DPR Apresiasi BRI Jadi Merek Paling Bernilai Di Indonesia

Mengapa semua kelemahan itu justru ditimpakan kepada siswa? Mereka diberikan sanksi dan dinyatakan tidak naik kelas karena tidak bisa membaca.

Menurut Anda, apakah kebijakan ini perlu ditinjau ulang?

Menurut saya, kebijakan ini perlu dipikirkan ulang karena berpotensi mencederai keadilan bagi anak-anak yang mengandalkan sekolah sebagai tempat untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka.

Mayoritas anak Indonesia mengandalkan sistem pendidikan di sekolah untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan diri. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mendampingi anak belajar di rumah. Karena itu, sekolah menjadi tumpuan utama bagi banyak keluarga.

Apa harapan Anda?

Baca juga : Zulhas Berharap Ekonomi Desa Makin Berkembang

Harapan kita, anak-anak mendapatkan sistem pendidikan yang baik, bertemu dengan guru-guru yang kompeten, serta belajar dalam ekosistem pendidikan yang mendukung dan berintegritas.

Namun, jika kebijakan tidak naik kelas diterapkan tanpa terlebih dahulu memperbaiki ekosistem pendidikan di sekolah, harapan tersebut justru akan bergeser ke lembaga pendidikan di luar sekolah.

Apa yang Anda khawatirkan?

Saya khawatir sekolah justru berubah menjadi tempat untuk memberikan label atau menghukum anak atas ketidakmampuan mereka, tanpa melihat persoalan mendasar yang menyebabkan ketidakmampuan tersebut. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 14 Oktober 2026 dengan judul "Harus Diperkuat Lagi Budaya Belajar Dan Kompetisi Di Kelas Ubaid Matraji: Perlu Ditinjau Ulang, Karena Mencederai Keadilan Siswa"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.