Yanuar Arif Wibowo: Kalau Sudah Perintah UU, Harus Dibentuk

 Sebelumnya 
Dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI) diatur pembentukan lembaga baru dalam waktu satu tahun. Bagaimana pandangan Anda?

Sebenarnya, lembaga Badan Satu Data ini sudah ada di bawah Bappenas. Selama ini, lembaga tersebut sudah bekerja. Hanya saja, persoalannya adalah payung hukum yang menjadi dasar pembentukannya masih berupa peraturan presiden (Perpres).

Akibatnya, kewenangan badan ini masih terbatas, sehingga tidak bisa melakukan koordinasi secara optimal dengan kementerian dan lembaga terkait. Namun, dengan adanya undang-undang, lembaga ini memiliki landasan hukum yang lebih kuat karena pembentukannya diperintahkan langsung oleh undang-undang. Dengan demikian, kewenangannya juga menjadi lebih kuat.

Baca juga : Komisi X Harap Pelayanan Publik Makin Profesional

Artinya, karena diperintahkan oleh undang-undang, lembaga baru ini wajib dibentuk?

Iya. Kalau memang sudah menjadi perintah undang-undang, tentu harus dibentuk. Sebenarnya, lembaganya sudah ada. Hanya saja, selama ini dasar hukumnya adalah Perpres Tahun 2019.

Mengapa lembaga tersebut tidak disatukan saja dengan Badan Pusat Statistik (BPS)?

Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK

Sebab, ada pandangan bahwa pembentukan lembaga baru berpotensi membutuhkan anggaran tambahan. Dalam diskusi awal dan proses brainstorming kemarin, saya memang tidak mengikuti perkembangan selanjutnya. Namun, pada tahap awal pembahasan, sempat muncul berbagai kemungkinan terkait kelembagaan ini.

Yang jelas, saat ini SDI berada di bawah Bappenas, bukan BPS. Selama ini, SDI memang berada di bawah Bappenas, tetapi kewenangannya masih berdasarkan Perpres. Dengan adanya undang-undang ini, nantinya posisi kelembagaan tersebut tetap berada di bawah Bappenas.

Bappenas merupakan lembaga strategis yang memberikan masukan dan evaluasi terkait perencanaan pembangunan. Karena itu, perencanaan harus didukung oleh data yang akurat. Jika lembaga yang bertugas merencanakan pembangunan tidak memperoleh data yang akurat, tentu hasil perencanaannya juga berpotensi tidak tepat.

Baca juga : Nadine Chandrawinata, Hamil Anak Ketiga, Cowok?

Namun, jika tetap berada di bawah Bappenas, bukankah kewenangannya bisa menjadi lemah ketika harus berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lain?

Sebenarnya, persoalannya bukan pada apakah lembaga tersebut berada di bawah Bappenas atau tidak, melainkan pada dasar hukum pembentukan dan kewenangannya. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 9 November 2026 dengan judul "Pembentukan Badan Satu Data Indonesia Menuai Pro Dan Kontra, Yanuar Arif Wibowo: Kalau Sudah Perintah UU, Harus Dibentuk"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.