Badiul Hadi: Lembaga Baru Bisa Bikin Gemuk Birokrasi

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan pembentukan lembaga baru sebagai amanat Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI)?

Menurut saya, pembentukan lembaga baru dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia justru berpotensi mempergemuk birokrasi dan memperlambat proses pemerintahan. Selain itu, kebijakan tersebut dapat memicu ego sektoral antarlembaga serta menghamburkan anggaran negara tanpa jaminan adanya peningkatan kualitas tata kelola informasi.

Apakah sebaiknya fungsi tersebut dimasukkan ke dalam lembaga yang sudah ada atau memperkuat kelembagaan yang telah tersedia?

Baca juga : Yanuar Arif Wibowo: Kalau Sudah Perintah UU, Harus Dibentuk

Daripada memaksakan pembentukan entitas birokrasi baru yang sarat kepentingan politik, Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas kelembagaan yang sudah ada dan terbukti memiliki kompetensi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Menurut Anda, apakah pembentukan lembaga baru tersebut nantinya akan membebani APBN?

Kehadiran lembaga baru tentu akan menambah beban keuangan negara. Saya khawatir lembaga tersebut justru hanya menjadi tempat penampungan jabatan bagi elite yang memiliki kedekatan atau merupakan titipan kepentingan politik.

Baca juga : Komisi X Harap Pelayanan Publik Makin Profesional

Sementara itu, persoalan klasik seperti tumpang tindih data sektoral dan rendahnya akurasi informasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, justru berpotensi tetap terbengkalai.

Dari sudut pandang efisiensi fiskal nasional, kebijakan ini merupakan bentuk pemborosan anggaran. Pembangunan fasilitas fisik dan perekrutan pegawai struktural baru sangat bertentangan dengan semangat penghematan keuangan negara, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

Apa saran Anda kepada Pemerintah terkait penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia?

Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK

Pemerintah sebaiknya membatalkan rencana pembentukan institusi baru tersebut dan memfokuskan seluruh energi pada integrasi sistem digital yang sudah tersedia. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan mandat dan kewenangan yang kuat kepada BPS dan Bappenas sebagai wali data utama.

Dengan demikian, penguatan tata kelola Satu Data Indonesia dapat dilakukan melalui optimalisasi kelembagaan yang sudah ada, bukan dengan menambah struktur birokrasi baru. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 9 November 2026 dengan judul "Pembentukan Badan Satu Data Indonesia Menuai Pro Dan Kontra, Badiul Hadi: Lembaga Baru Bisa Bikin Gemuk Birokrasi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.