Memperkuat Pondasi di Tengah Multipolaritas dan Perang Dagang

 Sebelumnya 
Perkuat Pondasi di Tengah Multipolaritas dan Perang Dagang

Dewasa ini, soliditas hubungan Indonesia dan Tiongkok terus berlanjut dan termanifestasi dalam berbagai kerja sama ekonomi dan komitmen politik yang lebih konkrit. Kerja sama yang terjalin pun bersifat resiprokal dan saling menguntungkan.

Meski secara bobot dan kemajuan ekonomi Tiongkok berada jauh di depan, namun rasa senasib dan sepenanggungan yang dulu sama-sama dirasakan, masih tercermin dalam intimasi hubungan keduanya. Indonesia-Tiongkok masih tampak saling dukung dan silih bantu dalam mengarungi abad baru dunia multipolar.

Di tengah transisi kebangkitan negara-negara berkembang, Tiongkok dan Indonesia sering berbagi pemikiran yang sejalan tentang bagaimana mengelola tatanan yang lebih adil dan berpihak. Tatanan dunia yang bukan hanya menguntungkan negara besar, tapi juga turut membangun negara-negara kecil untuk sejajar dengan negara maju.

Tidak aneh jika Tiongkok maupun Indonesia dalam berbagai kesempatan sering menyuarakan kegelisahan mereka terhadap tata kelola dunia yang sering mengabaikan suara-suara negara berkembang. Perlakukan ekonomi tidak adil negara-negara maju terhadap negara dunia ketiga telah menjadi fondasi baru penguat ikatan hubungan Indonesia-Tiongkok di era kontemporer.

Baca juga : Pertamina Gas Salurkan Bantuan Kemanusiaan ke Palestina di Tengah Krisis

Sistem distribusi kekuatan voting yang tidak merata di lembaga keuangan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia misalnya, sering menjadi target kritik negara ekonomi baru. Ketidakseimbangan kekuatan voting di lembaga itu pasalnya tidak mencerminkan kekuatan ekonomi faktual negara-negara berkembang yang dampaknya menghambat peran mereka dalam mengambil keputusan strategis (Vestergaard and Wade, 2014).

Perlakuan tidak adil negara maju terhadap negara berkembang juga bisa dilihat lewat perang tarif yang dilancarkan Trump. Alih-alih memperkuat interdependensi perdagangan dan mengedepankan dialog, langkah unilateral Trump justru memicu masifnya praktik ekonomi proteksionis.

Di tengah dunia multipolar, kerja sama ekonomi yang terbuka dan inklusif amat diperlukan. Upaya ini perlu supaya kompetisi bisa dikelola sebaik mungkin dan destabilisasi tata kelola ekonomi dunia bisa dihindari. Dampak perang tarif justru merusak dan mengganggu ekosistem perekonomian global sebab bisa mendorong dunia ke jurang resesi ekonomi baru.

Indonesia dan Tiongkok sama-sama terdampak atas kebijakan gegabah ini. Kabar baiknya, Tiongkok tidak mau tunduk dengan ancaman serta tindakan sepihak Trump. Besaran tarif impor komoditas Indonesia dan Tiongkok masing-masing adalah 32 dan 34 persen (Tempo, 2025).

Parahnya, tarif yang diberikan Trump kepada Tiongkok terus naik dari waktu ke waktu. Terhitung dari 10 persen, kemudian berturut-turut menjadi 20, 34, 104, 125, dan terbaru 145 persen (Mahardhika, 2025, Bisnis.com).

Baca juga : Haidar Alwi Care Sarankan Indonesia Perkuat Investasi Domestik dan Asing

Tiongkok tidak tinggal diam. Tiongkok mengenakan tarif balasan kepada AS 10% dan 15 persen, kemudian berlanjut menjadi 34, 84, dan terakhir 125 persen (Mahardhika, 2025, Bisnis.com). Langkah balasan Tiongkok ini faktanya berhasil memaksa Trump untuk melakukan kompromi ulang kepada Tiongkok atas kebijakannya (Fox Business, dikutip dalam Detik, 2025).

Perlawanan Tiongkok bukan hanya terlihat lewat pengenaan tarif balasan, tapi juga terekam dalam pernyataan tegas juru bicara kementerian luar negeri mereka di twitter: “If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end” (@MFA_China, 2025).

Selama ini hampir tidak ada negara yang vokal dan berani menentang hegemoni AS. Sikap Tiongkok yang berani melawan kebijakan sembrono AS perlu diapresiasi agar tindakan perundungan yang berkali-kali tampak dalam kebijakan luar negeri AS tidak terulang kembali.

Suara perlawanan Tiongkok sebenarnya mewakili aspirasi negara-negara kecil lainnya. Sikap berani Tiongkok ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia.

Ketimpangan lainnya di tengah multipolaritas saat ini adalah pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) terhadap negara-negara penghasil sawit. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara paling lantang menolak kebijakan ini (Latiff and Teresia, 2023, Reuters).

Baca juga : Perhimpunan Indonesia Tionghoa Tangsel Gelar Peduli Kasih Ramadhan

Kebijakan ini menyakitkan sebab berdampak besar bagi laju pertumbuhan negara-negara berkembang. Belum lagi persoalan tidakobyektifnya negara maju atas banyak isu geopolitik yang terjadi. Negara maju berkali-kali menggunakan ‘standar ganda’ dalam menyikapi ragam kasus yang menimpa negara kecil dan berkembang.

Alih-alih bersikap arif dan memberi solusi, sikap dan penilaian ganda tersebut justru melahirkan anomali. Katastrofi politik global seperti perang dan kemiskinan merupakan impak ketidakadilan pengelolaan tatanan internasional saat ini.

Karenanya wajar jika kini Tiongkok, dan banyak negara berkembang lainnya berinisiasi membangun model pembangunan dan lembaga multilateral baru yang lebih inklusif.

Sebuah miniatur tatanan - atau “bounded orders”dalam istilah Mearsheimer (2019) - yang lebih mengakomodir aspirasi kekuatan-kekuatan baru. Sebuah model dan lembaga yang lebih menggambarkan warna-warni dunia multipolar dibanding unipolar. Tatanan yang lebih mengedepankan kesetaraan dan menghindari praktik-praktik zero sum game.

Sebut saja beberapa di antaranya seperti BRICS, Belt Road Initiative (BRI), dan AIIB. Model pembangunan dan lembaga-lembaga ini mencerminkan evolusi baru kebangkitan negara berkembang di mana Tiongkok mempunyai peran signifikan dalam kohesi tersebut.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.