Dewan Pers

Dark/Light Mode

Penyesuaian Harga BBM Jadi Momentum Perbaikan Struktur Pemberian Subsidi

Senin, 12 September 2022 18:47 WIB
Pengamat ekonomi Wisnu Wibowo/Ist
Pengamat ekonomi Wisnu Wibowo/Ist

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Wisnu Wibowo menganggap, langkah pemerintah menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bisa dijadikan momentum memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

Dia mengatakan, keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM saat ini sudah sangat tepat. Apalagi sejak awal tahun harga minyak mentah dunia terus naik. Bahkan pada Maret sempat tembus lebih dari 100 dolar AS per barel.

Sekarang ada penurunan, sekitar 85 dolar AS per barel. Tapi jangan lupa asumsi APBN kita untuk BBM hanya 63 dolar AS per barel. Ini yang membuat sistem fiskal kita jebol.

"Jadi, penyesuaian harga alternatif yang bisa ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan APBN kita,” ujar Wisnu dalam keterangannya, Senin (12/9).

Berita Terkait : Di Bali, Menteri Basuki Pastikan Infrastruktur Pendukung KTT G20 Siap

Wisnu menjelaskan, sejak Maret pemerintah sebenarnya berkeinginan menaikkan harga BBM karena besarnya disparitas antara asumsi harga BBM di APBN dengan harga minyak dunia.

Tetapi, pemerintah menilai, saat itu waktunya belum tepat karena mendekati puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Dikhawatirkan akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

Sementara untuk saat ini, Wisnu bilang, waktu yang tepat karena imbas inflasi dari puasa dan Lebaran sudah terkendali. Juga masih ada waktu dari momen hari besar lainnya, yaitu Natal dan Tahun Baru.

Penyesuaian harga yang dilakukan sekarang, menurutnya, juga sebagai momen memperbaiki alokasi dan struktur pemberian subsidi kepada masyarakat.

Berita Terkait : Melindungi Masyarakat Tak Mampu

Selama ini, masih banyak masyarakat di luar kelompok tersasar yang ikut menikmati subsidi BBM.

Wisnu mencontohkan, banyak kendaraan di atas 2000 CC yang mengonsumsi BBM subsidi jenis Pertalite. Sehingga kuota jebol karena konsumsinya berlebihan.

Selain itu, dengan berkurangnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax, diharapkan membuat kelompok masyarakat lebih mampu beralih menggunakan BBM tidak bersubsidi namun lebih ramah lingkungan.

Wisnu mengatakan, dengan dimulainya uji coba pendaftaran kendaraan melalui website Pertamina, jadi peluang bagi pemerintah membangun data base terkait siapa layak menerima subsidi.

Berita Terkait : Ganjar Turunkan Suku Bunga Kredit Bank Jateng Untuk Pedagang Pasar-UMKM

”Ketika database siapa yang layak menerima subsidi sudah terbangun dengan pendekatan digitalisasi data, pemerintah semakin berani memberikan subsidi karena potensi kebocoran lebih bisa dikendalikan,” pungkasnya.■