Jaga Daya Beli Masyarakat, Kunci Lolos Dari Hantaman Krisis Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat pujian dari lembaga CSIS Kawasan Asia Tenggara atas kiprahnya sebagai Menko. Terutama menstabilkan perekonomian Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19 dan krisis multidimensi global. 

Sejumlah langkah strategis diambil pemerintah dan dijalankan Airlangga, yang membawa Indonesia tetap terjaga pertumbuhan ekonominya di masa pandemi. 

“Saya percaya masa-masa perlambatan ekonomi jadi kesempatan bagi Indonesia melakukan reformasi struktural. Reformasi yang mungkin membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyelesaikannya, namun Indonesia bisa melakukannya selama pandemi Covid-19,” jelas Airlangga.

Pakar Perdagangan Ekonomi Dunia dan Politik Internasional UGM Riza Noer Arfani, mengatakan, ada dua pesan soal itu.

Pertama, untuk masyarakat internasional, mengundang calon-calon investor ke dalam negeri. Kedua, arahnya domestik, untuk meyakinkan para pelaku ekonomi, bahwa ekonomi kita cukup resilience di tahun depan.

Dalam paparannya, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, menyebutkan salah satu lesson learned yang diperoleh Indonesia di masa pandemi, dalam situasi ekonomi yang sulit, pendekatan kebijakan harus fleksibel dengan semua instrumen kebijakan dan harus siap dan memiliki kapasitas maksimal.

Antara lain, kapasitasnya sebagai Ketua KPC-PEN, ada sejumlah program sukses seperti layanan digital kesehatan, Kartu Prakerja dan beragam bentuk bantuan untuk masyarakat. 

Baca juga : Pemerintah Diminta Lakukan Pengawasan Agar Tepat Sasaran

Bantuan untuk masyarakat masih terus dibutuhkan, terlebih tahun depan disebut-sebut sebagai masa yang gelap.

“Saya sarankan, pertahankan daya beli pada level yang ada. Artinya, belanja pemerintah harus terus menerus jadi pematang, subsidi harus tepat sasaran, yang nantinya bisa mempertahankan kondisi pasar domestik jadi penopang pertumbuhan,” ungkap Riza. 

Pemerintah bisa memberikan bantuan langsung maupun yang sifatnya produktif bagi mereka yang berpotensi terdampak resesi.

Termasuk menyasar sektor yang menopang pertumbuhan, sektoralnya harus dilihat kontribusinya. 

“Jangan sampai insentif salah sasaran. Secara umum yang diperhatikan, insentif diberikan ke menengah bawah," tambah Riza. 

Sektor UMKM, jasa, perdagangan, dimana pusaran ekonomi domestik berputar, dibantu  agar daya beli masyarakat terjaga. Selain itu, pemerintah juga bisa mengidentifikasi sektor riil yang memiliki peluang ekspor.

Sedangkan, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengungkapkan, kebijakan gas dan rem sangat terlihat dalam situasi pandemi kemarin. 

Baca juga : Orang Muda Ganjar Yogyakarta Selenggarakan Kontes Salak Pondoh Dan Senam Massal

Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam menerapkan kebijakan tersebut juga didukung oleh banyak pihak.

“Saya rasa memang gas dan rem ketika pandemi  kita rasakan. Saya rasa bukan hanya Kemenko Perekonomian saja yang punya peran di situ ya, juga seluruh kementerian," jelasnya.

Meski demikian, Andry menilai, keberhasilan mengatasi pandemi itu harus berlanjut pada upaya membangun kembali ekonomi Indonesia. 

“Meski saya rasa sih sekarang persoalannya bukan di arah sana. Persoalannya, bagaimana kita bisa membangkitkan industri kembali pasca Covid-19," ungkapnya.

Tantangan Global

Andry menyarankan, pemerintah dalam hal ini Kemenko Perekonomian, memperhatikan berbagai tantangan yang muncul akibat kondisi global. 

“Beberapa tantangan seperti geopolitik atau krisis yang saat ini juga memberikan dampak terhadap harga bahan baku dan juga harga energi. Ini juga perlu di-address oleh Kemenko," ucapnya.

Baca juga : Gobel Pede, Ekonomi Batam Dan Karimun Akan Segera Melompat

Andry juga menyoroti beberapa persoalan dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hingga saat ini, beberapa KEK tidak terlalu berhasil. Itu patut dijadikan catatan tersendiri oleh pemerintah.

Menurutnya, ada beberapa kawasan ekonomi khusus yang cukup laku, tetapi banyak juga kawasan ekonomi khusus yang masih tertinggal. Dan belum ada evaluasi yang secara menyeluruh oleh Kemenko. Padahal Kemenko punya urusan terkait dengan kawasan ekonomi khusus tersebut.

Selain itu, masih ada serangkaian permasalahan yang masih terjadi. Salah satunya adalah insentif fiskal dan non fiskal masih belum tersalurkan di kawasan-kawasan tersebut. 

Oleh karena itu, menurut Andry, hal yang perlu dilakukan yakni fokus menjadikan KEK sebagai pendorong untuk kemajuan industri Indonesia.

“Apa yang perlu dilakukan agar kawasan ekonomi khusus ini bisa menjadi kawasan strategis untuk mendorong industri kita," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.