Di UGM, Menteri ATR Bicara Ancaman Krisis Ekonomi Global

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya agar krisis ekonomi global tak dirasakan oleh masyarakat pada 2023. 

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, hal penting yang dilakukan dalam menghadapi resesi yaitu memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat. 

"Ini bagian dari menyejahterakan masyarakat, karena hanya dengan 10-20 meter, mereka bisa meningkatkan perekonomiannya," kata Hadi dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (15/10).

Ada dua langkah besar yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberi kepastian hukum kepada rakyat, yakni melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria. 

Baca juga : Ekonomi Indonesia Mampu Hadapi Ancaman Krisis Global

Terkait PTSL, Hadi menjelaskan, bahwa sebelum adanya PTSL di tahun 2015, ada 80 Juta dari total 126 juta bidang tanah yang belum terdaftar di Indonesia. 

"Jika diselesaikan dengan metode sporadis yang rata-rata pertahunnya cuma 500.000, butuh waktu 160 tahun untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah. Tapi dengan PTSL insyaallah bisa kita selesaikan di tahun 2025," ujar Hadi.

Ia kemudian menjelaskan bahwa hingga saat ini, total sudah ada 82 juta bidang tanah yang sudah disertipikatkan Kementerian ATR/BPN dan total 100 juta bidang sudah terpetakan. 

"Kita sudah buatkan roadmap bahwa 2023 kita memetakan 11 juta, kemudian pada 2024 sebanyak 11 juta, dan 2025 sejumlah 3 juta. Jika ditotal sudah 126 juta, jadi perintah Pak Presiden menyelesaikan 126 juta bidang tanah sudah terdaftar bisa selesai," jelasnya.

Baca juga : Terima Gubernur Lemhannas, Ketua MPR Bahas Antisipasi Krisis Global

Selain PTSL, program lain yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat yakni dengan Reforma Agraria. Disebutkan Hadi, Reforma Agraria sangat berperan penting untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi resesi, karena Reforma Agraria menghasilkan penataan aset dan penataan akses yang berdampak langsung pada perekonomian rakyat. 

"Oleh karena itu kita langsung melakukan aksi dengan menghubungi Kanwil-Kanwil (BPN) untuk berkoordinasi dengan gubernur agar diaktifkan segera Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), untuk mencari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan diredistribusi kepada masyarakat," ujar Hadi.

Dengan langkah-langkah tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap, masyarakat tak merasakan kesulitan meskipun krisis ekonomi dunia terjadi. 

"Mari kita bersama-sama memberantas permasalahan, konflik agraria, dan sengketa pertanahan. Dan terus kita gelorakan percepatan PTSL, kita selesaikan persoalan agraria, agar ancaman ke depan, krisis ekonomi melanda tapi tidak ada yang kelaparan,"harapnya.

Baca juga : Di Sidang P20, Puan Bicara Kesetaraan Gender Dalam Perubahan

Adapun kegiatan Seminar Nasional ini turut dihadiri oleh beberapa Pejabat Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Hukum UGM, dan jajaran Kementerian ATR/BPN.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.