Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Koordinasi TPIP Dengan TPID Jadi Kunci Pengendalian Inflasi

Selasa, 29 November 2022 20:24 WIB
Foto: Ilustrasi/ Istimewa
Foto: Ilustrasi/ Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Fenomena kenaikan inflasi jelang akhir tahun yang bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, merupakan hal wajar. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah.

Menurutnya, sejauh ini kenaikan inflasi masih cukup terjaga. Tidak terjadi lonjakan terlalu tinggi. Hal itu disebabkan, salah satunya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Antisipasi pemerintah terhadap inflasi dengan memperkuat koordinasi pemerintah pusat-daerah dan berbagai lembaga, berperan signifikan menjaga inflasi Indonesia," tegas Piter, Selasa (29/11).

Inflasi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh faktor suplai dan distribusi. Dengan adanya kerja sama yang apik antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah, dan Bank Indonesia (BI), angka inflasi masih bisa terkendali.

Menurutnya, dengan adanya TPID dan TPIP,  pemerintah dan BI bisa bekerja sama meningkatkan koordinasi, menjaga suplai dan distribusi secara baik.

“Hasilnya, inflasi tidak melonjak tinggi, meski harga BBM subsidi sempat dinaikkan," ungkapnya.

Baca juga : INSIGHT Dan YIIM Gelar Diskusi Perencanaan Keuangan Dan Pengenalan Investasi

Hal itu pula yang patut dilakukan saat ini jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), yakni mengamankan stok dan distribusi.

"Saya kira pemerintah bisa melakukan hal yang sama, meningkatkan koordinasi menjaga ketersediaan suplai dan distribusi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan terkait strategi TPIP dan TPID dalam pengendalian inflasi jelang akhir tahun.

“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

Menurutnya, beberapa hal yang menjadi catatan, ke depan inflasi ini perlu ditangani lebih baik agar pertumbuhan ekonomi bisa berkualitas.

“Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Baca juga : Komnas HAM: Keamanan Manusia Perlu Jadi Perhatian

Infrastruktur Pertanian

Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, penggunaan dana transfer daerah dalam mengatasi inflasi pangan, boleh disasar ke pembangunan infrastruktur pertanian.

“Ada dana transfer daerah, juga dana desa, tinggal difokuskan ke infrastruktur pertanian. Jangan buat gapura atau buat pembangunan yang tidak punya dampak langsung ke penurunan inflasi,” kata Bhima, Selasa (29/11).

Adapun beberapa jenis dana transfer daerah, antara lain Dana Desa dan Dana Alokasi Umum. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah menggunakan dana dana tersebut untuk penanganan inflasi di daerah mereka.

“Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah penting, tapi difokuskan ke sarana prasarana pertanian. Contohnya irigasi, dan jalan untuk akses petani ke pasar,” ungkap Bhima.

Bhima mengatakan, koordinasi antardaerah harus berjalan baik, sehingga tercapai tujuannya.

Baca juga : Muspimnas PMII 2022 Dorong Mahbub Djunaidi Jadi Pahlawan Nasional 

Pemda melalui BUMD bisa bekerja sama dengan daerah lain memastikan stok pangan lancar. Misalnya, ada daerah yang surplus pangan atau panen raya, bisa dibeli oleh BUMD di daerah lainnya.

“Dengan saling koordinasi dan menutup defisit stok, inflasi daerah bisa terkendali,” jelas Bhima.

Selain itu, untuk memastikan petani tetap berproduksi, pemerintah daerah perlu bantu pastikan alokasi subsidi pupuk mencukupi, sehingga biaya input pertanian bisa lebih rendah.

“Petani selama ini sangat sensitif soal stok pupuk subsidi. Kalau pupuk mahal, maka harga jual produk pertanian ikut naik," tandas Bhima.â– 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.