Waspada, Banyak Pupuk Palsu Beredar Di Pasar

 Sebelumnya 
“Sosialisasi akan kami laku­kan di media massa, website, media online, media sosial, kios resmi, maupun dalam kesempatan lainnya,” jelasnya.

Fickry menambahkan, bagi petani yang ingin mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi, harus memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan dalam Pera­turan Menteri Pertanian (Permen­tan) Nomor 10 Tahun 2022.

“Beleid ini juga memfokuskan subsidi pupuk kepada jenis Urea dan NPK,” katanya.

Lebih lanjut ia membeberkan, penyaluran pupuk bersubsidi nasional sampai 24 Mei 2023, yaitu sebesar 2.860.975 ton.

Terdiri dari urea, sebesar 1.684.173 ton, NPK Phonska sebesar 1.165.375 ton, serta NPKFormula khusus sebesar 11.426 ton.

Baca juga : Dana Pemda Terus Mengendap Saat Banyak Jalan Daerah Rusak

Khusus untuk PSO Wilayah Barat, kata dia, mencakup area se­luruh Pulau Sumatera, Jawa Barat dan Banten, serta Jawa Tengah dan DIY, pupuk bersubsidi telah disa­lurkan sebesar 1.550.923 ton.

Yakni terdiri dari urea sebe­sar 906.466 ton, NPK Phonska sebesar 644.386 ton, serta NPK Formula khusus sebesar 71 ton.

Sementara dari sisi stok di PSO Wilayah Barat, Fickry me­nyebut, bahwa terdapat 342.181 ton atau 259 persen dari ke­tentuan stok minimum yang ditetapkan Pemerintah, yaitu sebesar 132.175 ton.

Ia merinci, stok pupuk bersub­sidi yang siap didistribusikan di PSO Wilayah Barat ini adalah Urea sebesar 209.371 ton, NPK Phonska sebesar 130.049 ton dan NPK Formula khusus sebe­sar 2.762 ton.

Fickry menyampaikan, untuk menuju era digitalisasi, perseroan akan memanfaatkan Aplikasi REKAN sebagai sistem penebusan pupuk.

Baca juga : Pupuk Indonesia Ingatkan Petani Jangan Tergiur Harga Murah Dan Pupuk Tiruan

Ia menilai, sistem ini bisa di­implementasikan untuk transak­si penyaluran pupuk bersubsidi oleh mitra kios atau pengecer. Dan diharapkan dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan petani dalam penebusan pupuk bersubsidi.

“Piloting sudah kami imple­mentasikan di Provinsi Bali, serta di Kabupaten Aceh Besar,” terangnya.

Menanggapi ini, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai, sosialisasi tentang pupuk sub­sidi tiruan harus terus digencar­kan oleh Pemerintah, termasuk produsen pupuk seperti Pupuk Indonesia.

Pasalnya, penggunaan pupuk subsidi tiruan atau palsu bisa berujung pada terjadinya gagal panen.

“Makanya penting untuk terus disosialisasikan soal pupuk palsu itu,” tegas Dwi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Angkutan Umum Berbasis Listrik Disubsidi Juga Dong

Ia mengingatkan, untuk be­berapa kasus, terjadi pula pe­nyaluran pupuk subsidi tidak tepat waktu, sehingga ketika petani membutuhkan, pupuknya belum ada.

“Akhirnya, terpaksa beli pu­puk non subsidi. Tapi, karena pu­puk non subsidi harganya mahal, mereka (petani) cari yang (harga) murah. Petani nggak tahu, itu pupuk tiruan atau bukan. Ma­kanya, itu tugas Pemerintah un­tuk menangani peredaran pupuk tiruan atau palsu,” bebernya.

Dwi yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini menambahkan, ketika petani menggunakan pupuk palsu, maka hasil produksinya tidak akan sesuai yang diharapkan.

“Pupuk palsu ini kandungannya berbeda. Jadi sudah tentu, pupuk itu nggak ada efek (positif) untuk tanaman,” tandas­nya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.