Palang Merah Indonesia Minta Akronim PMI Diganti, Ini Kata Bos BP2MI

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengatakan, Palang Merah Indonesia (PMI) meminta pihaknya untuk mengubah akronim pekerja migran Indonesia. Sebab, di antara PMI dan BP2MI memiliki akronim sama. 

"Palang Merah usul ke kita agar singkatan pekerja migran Indonesia alias PMI diganti. Namun kata kami biarlah lembaga berwenang yang menyelesaikan itu," kata Benny dalam konferensi pers di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta, Selasa (6/6).

Baca juga : Hari Ini, Tiket Indonesia Vs Argentina Untuk Kategori Umum Ludes Dalam 5 Menit

Menurut Benny, rujukan BP2MI sejauh ini sudah jelas yakni Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Begitu juga Perpres Nomor 90/2019 sudah jelas tidak menegaskan pekerja migran Indonesia harus disingkat PMI. 

‘’Akronim PMI tidak ditulis dalam Undang-Undang Nomor 18/2017, maupun Perpres Nomor 90/2019. Mengejawantahkan itu, BP2MI sejauh ini konsisten. Kalau ada pihak lain, seperti wartawan yang menggunakan singkatan atau istilah PMI dalam hal menerangkan pekerja migran Indonesia itu bukan kewenangan BP2MI untuk melarang mereka,’’ ujarnya. 

Baca juga : Edan, Cuma 12 Menit, Tiket Indonesia Vs Argentina Langsung Ludes

Politisi partai Hanura ini menjelaskan posisi BP2MI dalam hal implementasi perundang-undangan tetap tegak lurus. BP2MI bahkan melakukan sejumlah perbaikan untuk istilah, diksi, yang cenderung mendiskreditkan para PMI. Benny tidak mau melihat pahlawan devisa dipersulit siapapun.

"Saya memang tak mau pekerja migran Indonesia dijadikan sapi perah, dan dirugikan atau diperbudak. Baik dalam diksi, narasi, konteks verbal, maupun aktualisasi kebijakan di lapangan," tegas mantan senator itu. 

Baca juga : Para Renang Tambah 5 Medali Emas Indonesia Di APG 2023 Kamboja

Kendati demikian, pihaknya menghormati apa yang menjadi permintaan Palang Merah Indonesia. Alasan Palang Merah Indonesia, singkatan PMI yang diatur dalam regulasi hanya layak dipakai mereka.

"Untuk selanjutnya biarlah Lembaga atau instansi lain yang memiliki kewenangan terkait ini untuk memutuskannya secara hukum," tutup Benny.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.