Airlangga Minta Negara Lain Nggak Cawe-cawe

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah bakal terus melanjutkan program hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan tambang mentah, meski dipersoalkan banyak negara. Negara lain tak bisa memaksakan kehendak atau ikut cawe-cawe kebijakan dalam negeri suatu negara.

Demikian ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, Indonesia tidak perlu takut meski dinyatakan kalah oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa terkait penghentian ekspor nikel mentah.

"Kami akan terus banding. Lanjutkan hilirisasi, karena yang kami ekspor bukan Tanah Air, tapi nilai tambah,” tegas Airlangga di Jakarta, Selasa (27/6).

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, sikap perlawanan tersebut bukan hanya untuk memperjuangkan hak hilirisasi. Tetapi juga untuk membebaskan Indonesia dari bentuk kolonialisme baru.

Baca juga : Airlangga Dinilai Sosok Capres Alternatif

"Paksaan yang dilakukan IMF agar Indonesia tetap mengekspor komoditas nikel mentah merupakan salah satu bentuk regulasi imperialisme. Tidak seharusnya negara lain memaksakan kehendak kepada suatu negara dalam membuat kebijakan tertentu,” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, Airlangga memastikan Pemerintah tetap berusaha mempertahankan hak Indonesia memperoleh nilai tambah dari komoditas. Termasuk melakukan pembatasan ekspor komoditas tambang mentah secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bakal mengunjungi IMF di Amerika untuk membahas permintaan mereka agar Indonesia mempertimbangkan penghapusan larangan ekspor nikel.

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menyampaikan bahwa Menko Luhut bakal bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjelaskan visi Indonesia terkait hilirisasi dengan lebih rinci.

Baca juga : MLN Algeria, Lapangan Migas Pertama Yang Dioperasikan Pertamina Di Luar Negeri

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, kebijakan Pemerintah mendorong hilirisasi bertujuan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari komoditas tambang yang diekspor bisa meningkatkan perekonomian. 

Dan hal tersebut sudah dibuktikan dari hilirisasi nikel yang dilakukan Pemerintah sejak 2020. Pasalnya, pendapatan negara dari ekspor nikel bisa naik lebih dari tiga kali lipat dari sebelum dilakukan hilirisasi. 

"Kalau Pemerintah menuruti keinginan IMF pastinya pendapatan negara jadi berkurang. Kalau larangan dikenakan ke komoditas tambang lain, makin banyak negara kehilangan pendapatan," kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Namun, menurut Yusuf, aksi IMF melakukan pelarangan hilirisasi nikel dan menyusul untuk jenis tambang lainnya, bisa membuat Indonesia makin kesulitan masuk ke rantai pasok global. 

Baca juga : Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Airlangga Resmikan Wiraraja Industrial Park Di Kepri

Sebelumnya, IMF meminta Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap pembatasan ekspor nikel dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas tambang lainnya. 

Hal ini tertera dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang memberikan catatan terkait rencana hilirisasi nikel di Indonesia.

IMF menyarankan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat yang lebih lanjut. Selain itu, dampak terhadap wilayah lain juga perlu dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.