Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan all out mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kendati begitu, hal ini membutuhkan dukungan dan sinergi banyak pihak.
Pasalnya, kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, dalam pembangunan perumahan kerap ditemui sejumlah kendala. Seperti perizinan, analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan penyambungan listrik serta air pada rumah subsidi.
Lalu, ada juga persoalan lokasi atau ketersediaan lahan yang jauh dari perkotaan, hingga kuota yang terbatas.
Karenanya, sambung Nixon, dibutuhkan sinergitas dalam penyelesaian segala permasalahan tersebut. Di antaranya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan (KLHK), termasuk PLN sebagai penyedia listrik.
“Untuk rumah subsidi ini, jika air dan listrik belum tersambung, unit tidak bisa terjual. Ini berdampak pada cashflow,” ujar Nixon dalam acara Dialog Bersama Asosiasi Pengembang bertema ‘Program 3 Juta Rumah-Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Baca juga : UEA Apresiasi Bantuan Indonesia Di Jalur Gaza
Dia berharap, persoalan-persoalan tersebut dapat segera teratasi agar awal 2025, Program 3 Juta Rumah segera dimulai.
Apalagi BTN juga ditargetkan membangun sebanyak 800 ribu unit rumah, dengan skema KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), seperti yang disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait beberapa waktu lalu.
Target ini naik drastis dari KPR FLPP sebelumnya sebesar 200 ribu unit.
Nixon mengaku, memang keputusan tersebut belum resmi dan diskusi teknis masih berlangsung, termasuk soal model pendanaan.
“Tapi rencananya, 50 persen pendanaan berasal dari Pemerintah dan 50 persen dari likuiditas bank,” kata Nixon.
Baca juga : Rusun Pasar Rumput Diincar Warga Jakarta
Menurut Nixon, skema ini menjadi acuan BTN menentukan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kebutuhan target tersebut.
Tak hanya itu, soal likuiditas bank, Nixon bakal mengandalkan Dana Pihak Ketiga (DPK), penerbitan obligasi serta menjajaki pinjaman luar negeri.
Dia memperkirakan, likuiditas yang diperoleh dari obligasi dan pinjaman bisa mencapai Rp 10 triliun-Rp15 triliun pada tahun depan.
“Kami mengusulkan, kalau bisa penerbitan obligasi bisa dijamin Pemerintah agar lebih murah buat kami,” ujar Nixon.
Dia berharap, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF tetap dilibatkan dalam rencana implementasi KPR FLPP sebanyak 800 ribu unit. “Dengan begitu, kami bisa berbagi porsi pendanaan bersama dengan SMF,” harap Nixon.
Baca juga : Kejar Tiga Poin Di Derby London
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, pihaknya mendapat mandat mensinergikan ekosistem BUMN dengan Program 3 Juta Rumah.
Tiko-sapaan Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pihaknya sedang memetakan secara nasional, berapa lahan yang dimiliki negara atau BUMN.
“Ada percepatan dan mendorong pemenuhan unit rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) pada tahun pertama,” ujar Tiko.
Tiko membeberkan, banyak perusahaan pelat merah yang memiliki banyak aset, di antaranya Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
