Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi Kunci Menuju Indonesia Emas 2025

RM.id  Rakyat Merdeka - Universitas Brawijaya menggelar acara Indonesia Business, Economic, Social, and Technology Trends Outlook (BEST) Outlook 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024). Dalam forum ini, dipaparkan dua strategi utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Yaitu, digitalisasi dan reformasi birokrasi.

Acara ini dihadiri antara lain Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Widodo dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya (UB), Prof Dwi Budi Santoso. 

Dalam keterangan tertulis, Prof Dwi Budi Santoso menyampaikan, Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan penting dalam mewujudkan visi besar "Indonesia Emas 2045." Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki target ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Namun, tantangan besar menghadang.

Data menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya mencapai 5,05 persen. Ketimpangan ekonomi antarwilayah masih signifikan, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand.

Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai masalah struktural yang menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun. Empat provinsi industri utama yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten mengalami perlambatan sejak awal 2024. 

Baca juga : UEA Apresiasi Bantuan Indonesia Di Jalur Gaza

Studi Universitas Brawijaya di Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang tinggi, mahalnya bahan baku, sulitnya akses bahan penolong, dan kebijakan perpajakan yang kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Perlambatan konsumsi rumah tangga dan investasi juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan. Di sisi lain, investasi pun lesu. Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang meningkat sejak 2018, terutama dalam merespons pandemi COVID-19 dan persiapan pemilu. 

Pada 2024 dan 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar. Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang dan stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan sektor sosial, berpotensi menurun.

Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan angka ini akan stagnan hingga 2024. 

Beban pembayaran bunga utang yang tinggi membatasi alokasi anggaran untuk belanja produktif, yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi. Tanpa kebijakan fiskal yang tepat, termasuk perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, ruang fiskal akan semakin sempit, dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

Baca juga : Wamendagri Bima Arya: Validitas Data Dukcapil Kunci Sukses Indonesia Emas 2045

Di tengah tantangan ini, digitalisasi muncul sebagai solusi potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyeksi menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 90 miliar dolar AS pada 2024, meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

"Dengan membangun ekosistem digital yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi berbagai hambatan ekonomi," kata Prof Budi. 

Teknologi seperti AI generatif dapat dioptimalkan di sektor pertanian, membantu mencapai swasembada pangan melalui prediksi cuaca yang lebih akurat dan efisiensi pengelolaan lahan. Digitalisasi juga dapat meningkatkan produktivitas di sektor industri dan pemerintahan, mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Digitalisasi saja tidak cukup. Reformasi birokrasi yang mendalam menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. 

"Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efisiensi anggaran, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan bisnis," lanjut keterangan.  

Baca juga : Universitas OSO Bertekad Wujudkan Indonesia Emas

Selain itu, penguatan sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas menjadi fondasi penting. 

"Hanya dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan struktural yang dihadapi saat ini," pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.