KPBB Sebut Cukai Karbon Lebih Efektif Dibandingkan Kenaikan PPN

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin menyarankan, pemerintah untuk mempertimbangkan penerapan cukai karbon kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan negara. Menurutnya, kebijakan ini lebih bijak, kreatif, dan berdampak positif dibandingkan dengan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

“Cukai karbon dapat menjadi opsi sumber pendapatan pemerintah dengan potensi mencapai Rp 92 triliun per tahun secara netto. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tambahan Rp 67 triliun dari kenaikan PPN sebesar 1 persen,” ungkap Ahmad dalam konferensi pers, Senin (30/12).

Ahmad menegaskan bahwa pemerintah memerlukan tambahan pendapatan untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk investasi pada infrastruktur, gizi anak, dan industrialisasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang membebani rakyat, seperti kenaikan PPN, dapat menjadi bumerang bagi perekonomian.

Baca juga : Pakar Kebijakan Sebut Paket Stimulus Ekonomi Efektif Kurangi Dampak PPN 12%

“Menaikkan PPN menjadi 12 persen bukan langkah bijak, kreatif, atau cerdas. Kebijakan ini membebani rakyat dan hanya mengubah angka pada kebijakan lama. Sebaliknya, cukai karbon adalah solusi inovatif yang tidak hanya memberikan pendapatan baru, tetapi juga mendukung mitigasi perubahan iklim,” jelas Ahmad.

Ahmad memaparkan bahwa cukai karbon kendaraan bermotor sejalan dengan komitmen global dalam memerangi krisis iklim. Kebijakan ini akan mendorong efisiensi energi dan menekan emisi karbon, sekaligus meningkatkan daya saing sektor otomotif Indonesia.

“Melalui cukai karbon kendaraan bermotor, pemerintah dapat memperoleh Rp 92 triliun per tahun setelah dikurangi insentif bagi kendaraan rendah emisi. Jika diterapkan di semua sektor, potensi pendapatannya akan jauh lebih besar,” ujar Ahmad.

Baca juga : BPBD Banten Evakuasi Korban Banjir Di Pandeglang Dan Salurkan Makanan Siap Saji

Ia juga menyoroti pentingnya mendukung kendaraan listrik (Battery Electric Vehicle/BEV) sebagai tren global yang sejalan dengan visi keberlanjutan. Indonesia, dengan kekayaan bahan baku seperti nikel dan kobalt untuk baterai BEV, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Ahmad mengajak pemerintah, terutama Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo, untuk mengadopsi kebijakan cukai karbon secara luas. Kebijakan ini, menurutnya, tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius sesuai Paris Agreement.

“Mulailah dengan cukai karbon kendaraan bermotor untuk memicu efisiensi energi nasional, memitigasi emisi karbon, dan membuka peluang kompetitif bagi industri otomotif nasional. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mencapai target pendapatan, tetapi juga mendorong keberlanjutan dan ketahanan energi,” pungkas Ahmad.

Baca juga : LAN Sebut Birokrasi Ke Depan Harus Lebih Inovatif, Lincah Dan Efisien

Ahmad menutup dengan harapan agar pemerintah mengambil langkah yang bijak dan visioner demi masa depan ekonomi dan lingkungan Indonesia yang lebih baik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.