LAN Sebut Birokrasi Ke Depan Harus Lebih Inovatif, Lincah Dan Efisien

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam upaya terus memperbaiki sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Lembaga Administasi Negara (LAN) melalui Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara (PK2AN) bekerja sama dengan Tarnoto Foundation.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq mengatakan, bahwa pembangunan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang lebih efisien dan lincah serta dapat menciptakan iklim yang inovatif.

"Grand design Reformasi Birokrasi 2010—2025 telah selesai dan sudah memberikan landasan yang kokoh untuk penataan birokrasi di Indonesia," kata Taufiq di kantor Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Taufiq menambahkan, kebijakan reformasi birokrasi 2010—2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.

Baca juga : Anindya Bakrie: Kita Harus Dorong Investasi Asing Yang Ciptakan Lapangan Kerja

"Selain itu, juga penataan pada bidang SDM terkait dengan pelayanan dalam rangka membangun birokrasi yang bersih," ujar Taufiq.

Lebih lanjut Taufiq mengatakan, bahwa reformasi birokrasi ke depan 2025—2045 menjadikan birokrasi lebih efisien, lincah, dan berinovasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Birokrasi harus mampu mengawal target pemerintah agar ekonomi meningkat dan mengurangi atau menghilangkan berbagai kebocoran-kebocoran anggaran," ujar Taufiq.

Menurutnya para birokrat harus mampu menjawab tantangan zaman ke depan, terlebih imbauan Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7—8 persen.

Baca juga : AS Keras Kepala, Kembali Gunakan Hak Veto Tolak Gencatan Senjata Di Gaza

Reformasi birokrasi menurut Taufiq, harus mampu bekerja secara lebih efisien serta bekerja dengan integritas dan inovatif dalam langkah mendorong sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja.

Reformasi Birokrasi harus menjadi tanggung jawab dan bagian dari seluruh pegawai ASN dari level tertinggi sampai level terendah.

Selain itu, Reformasi Birokrasi juga harus terlaksana sampai ke pemerintah daerah dan pemerintah desa, yang menjadi prioritas.

Baca juga : Kinerja Terbukti dan Berprestasi, Warga NU Lebih Pilih Khofifah-Emil

"Dengan kerja keras, kolaborasi dan komitmen menghadirkan perubahan yang lebih baik, reformasi demokrasi itu akan terwujud. Kita akan mampu mewujudkan Birokrasi yang modern, responsif dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Tri Widodo.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.