Coretax: Langkah Positif dalam Pengelolaan Pajak, Bagaimana Keamanan Sibernya?

RM.id  Rakyat Merdeka - Sistem perpajakan berbasis digital Coretax digadang-gadang menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Namun, penerapannya belum sepenuhnya bebas dari kritik, terutama terkait aspek keamanan siber dan efisiensi teknis.

Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Esther Sri Astuti menilai bahwa meskipun sistem administrasi perpajakan telah tertata lebih rapi, ada beberapa aspek yang masih perlu disempurnakan.

Salah satu perhatian utamanya adalah proses pendaftaran wajib pajak.

Esther menyarankan agar proses pendaftaran dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi kerumitan bagi wajib pajak.

"Dengan cara ini, wajib pajak tidak akan merasa repot, dan proses administrasi menjadi lebih efisien," ujar Esther.

Baca juga : MinyaKita, Beras, Bawang Mahal, Pak Mendag, Bagaimana Ini?

Namun, ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan data pribadi. Menurutnya, sebagai pengelola data sensitif, Coretax harus memiliki langkah keamanan siber yang komprehensif.

"Kita perlu memastikan bahwa informasi wajib pajak terlindungi dengan baik," tambahnya.

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyoroti pentingnya Coretax dalam meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak.

Namun, ia mengakui ada beberapa kendala yang sering muncul, seperti gangguan sistem, ketidaksesuaian data, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna.

"Gangguan seperti crash dan lambatnya akses sering dilaporkan, yang menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi masih perlu diperkuat," ujarnya.

Baca juga : Luhut: Coretax Sangat Menjanjikan Reformasi Sistem Perpajakan Nasional

Pratama juga menekankan perlunya integrasi Coretax dengan berbagai layanan perpajakan lainnya.

Kapasitas server yang memadai dan arsitektur sistem yang optimal menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran pengoperasian sistem ini.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menetapkan regulasi keamanan siber yang kuat, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kebocoran data.

"Keamanan Coretax adalah fondasi utama keberhasilan transformasi sistem perpajakan," tegasnya.

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio atau Hensa juga menekankan pentingnya keamanan siber dalam program digitalisasi pemerintah.

Baca juga : Budi Arie Lantik Panel Barus Jadi Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi

Ia mendorong percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) menjadi undang-undang, terutama setelah insiden peretasan yang melibatkan Pusat Data Nasional di Surabaya.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran berharga dan momentum bagi pemerintah untuk memasukkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam Prolegnas 2025,” tegasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.