Dark/Light Mode

Kemenhub Apresiasi Pemda Ambil Alih Pengelolaan Teman Bus

Kamis, 30 Januari 2025 10:48 WIB
Kemenhub mengapresiasi Pemerintah daerah (Pemda) yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing. (Foto: Dok. Kemenhub)
Kemenhub mengapresiasi Pemerintah daerah (Pemda) yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing. (Foto: Dok. Kemenhub)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi Pemerintah daerah (Pemda) yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing.

Hal ini seiring dengan pengelolaan Teman Bus di beberapa kota yang beralih ke Pemerintah provinsi terhitung per Januari 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, pengalihan layanan Teman Bus pada Pemda merupakan bagian dari perencanaan awal program pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan dengan skema Buy The Service (BTS).

Pada program ini subsidi yang diberikan oleh Pemerintah pusat bersifat stimulus dan dirancang untuk dilanjutkan secara mandiri oleh pemerintah daerah setelah lima tahun berjalan.

Menurut Dudy, Kemenhub sangat mengapresiasi Pemda yang telah mengambil langkah maju dalam memastikan layanan transportasi massal tetap berjalan secara optimal.

Baca juga : 4 Pembalap RI Raih Penghargaan FIM Asia General Assembly and Gala Awards Night

"Ini menunjukkan komitmen nyata dalam menyediakan transportasi publik yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Kami berharap langkah ini diikuti daerah lain yang masih dalam tahap transisi," kata Menhub di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Adapun, nota kesepakatan antara Kemenhub dan Pemda terkait Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun, yakni sejak 2019 dan berakhir pada 2024.

Dengan berakhirnya kesepakatan ini, pengelolaan angkutan umum perkotaan di beberapa daerah resmi beralih ke Pemda setempat.

Sejumlah daerah telah berhasil mengambil alih layanan ini secara penuh, seperti Medan, Banjarmasin, dan Bandung, yang kini menyelenggarakan layanan angkutan perkotaan secara mandiri.

Selain itu, beberapa daerah lain, seperti Surakarta, Surabaya, Palembang, dan Makassar, juga telah memulai proses pengambilalihan secara bertahap.

Baca juga : Ditjen Bina Adwil: RP2P Solusi Pengelolaan Perkotaan Inklusif dan Berkeadilan

Dudy menilai, keberhasilan daerah dalam melanjutkan program ini tak lepas dari kesiapan anggaran serta komitmen daerah untuk menjadikan transportasi umum sebagai prioritas.

Ia melihat daerah-daerah yang sudah mengambil alih program ini memiliki dukungan fiskal yang kuat dan perencanaan yang matang. Misalnya, Pemprov Jawa Barat dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp 36,75 triliun dengan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sebesar Rp 15 triliun.

Begitu juga dengan Pemprov Kalimantan Selatan dan Pemkot Medan yang telah menyiapkan anggaran untuk operasional transportasi umum secara berkelanjutan.

“Hal ini menunjukkan langkah Pemda yang telah mengambil alih layanan Teman Bus di wilayahnya masing-masing, adalah bentuk komitmen mereka dalam penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan dan pro kepada rakyat," tuturnya.

Kemudian, Kemenhub juga telah melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali serta pemerintah kota/kabupaten di wilayah Sarbagita terkait kelanjutan program BTS di wilayah tersebut.

Baca juga : Ekonom Apresiasi Kinerja 100 Hari Menteri Budi Arie

Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, disepakati bahwa pendanaan angkutan perkotaan di Bali akan dilakukan melalui skema sharing antara Pemprov dan Pemkot yakni, dengan memanfaatkan dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai amanat PP 35 Tahun 2023, yaitu minimal 10 persen untuk membiayai peningkatan moda transportasi umum.

Lebih lanjut, Dudy juga menekankan pentingnya upaya Pemda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.

Dudy mengatakan, keberlanjutan layanan ini bukan hanya soal anggaran tapi juga bagaimana masyarakat bisa semakin nyaman menggunakan angkutan umum.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam sosialisasi dan meningkatkan kualitas layanan," ujarnya.

Menurut Dudi, dengan adanya peralihan pengelolaan ini, diharapkan Pemda dapat terus meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih baik, sehingga masyarakat semakin percaya dan nyaman menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.