Kemenhub Pangkas Anggaran BTS 59 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas anggaran program Buy The Service (BTS) sebesar 59,49 persen.

Adapun, BTS merupakan layanan bus dengan skema subsidi berupa Pemerintah membeli layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. 

Pada tahun 2025 ini, kucuran anggaran untuk Teman Bus BTS sebesar Rp 177,49 miliar. Jauh lebih rendah dari anggaran di 2024 lalu sekitar Rp 437,89 miliar.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ernita Titis Dewi mengatakan, anggaran Kemenhub yang dipotong menjadi alasan subsidi BTS dikurangi.

Baca juga : Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2024 Tembus 5,1 Persen

"Dengan pengurangan hampir sepertiga ini, kita harus berpikir realistis, mana yang akan dibiayai, mana yang komitmen daerah tinggi, dan mana yang perlu disupport lebih lanjut," kata Titis di Kantor Kemenhub, Jakarta, dikutip Rabu (15/1/2024).

Menurut Titis, untuk 2025, Kemenhub masih memberikan subsidi BTS bagi 8 kota. Yaitu, Palembang, Surakarta, Banyumas, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan Manado. Sementara, Medan, Denpasar, dan Yogyakarta, pengelolaannya dialihkan ke Pemda.

Titis menilai, subsidi yang digelontorkan ke angkutan jalan darat diberikan untuk beberapa manfaat.

Pertama, stimulus. Kedua, meningkatkan penggunaan angkutan umum. Ketiga, memudahkan mobilisasi masyarakat.

Baca juga : Batuk, Jangan Dianggap Sepele

Sayangnya, banyak Pemda tidak siap melanjutkan program BTS karena alasan keterbatasan fiskal. Misalnya, Trans Metro Dewata di Bali, pelayanannya terpaksa berhenti.

Trans Batik Solo harus mengurangi operasional layanannya. Begitu juga BisKita Trans Pakuan di Bogor juga berhenti.

"Kami tetap membimbing agar BTS tetap berlanjut. Komitmen Pemda juga dibutuhkan karena ada kewajiban untuk menyisihkan anggaran daerah buat transportasi publik," jelasnya.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai, meski ada sejumlah daerah komitmen membiayai mandiri transportasi umum, Pemerintah pusat tetap harus memberikan subsidi berupa dana alokasi khusus (DAK).

Baca juga : Pilkada Ulang Bangka Butuh Anggaran Rp 35 M

Bukan saja untuk memastikan berkelanjutan, tetapi juga agar layanan transportasi tetap aman, nyaman, dan murah.

"Selain itu, agar program BTS tidak sekadar hadir namun perlu kolaborasi Pemerintah Pusat, daerah, swasta, dan komunitas," ucapnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.