AS Keluar Perjanjian Iklim Paris, Peluang Kepemimpinan Lebih Kolaboratif Terbuka Lebar

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan langkah kontroversial dengan mengeluarkan negaranya dari Perjanjian Paris yang berkaitan dengan upaya menanggulangi krisis iklim.

Juru Kampanye Energi Fosil Trend Asia Novita Indri mengatakan, mundurnya AS berisiko menghambat misi transisi energi dunia untuk memerangi krisis iklim.

Di samping itu, tambah Novita, berpotensi menghambat upaya pendanaan internasional karena potensi berkurangnya komitmen AS dalam membantu negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang salah satunya tertuang dalam kesepakatan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Meski demikian, hilangnya kepemimpinan AS dinilai membuka peluang untuk kepemimpinan alternatif yang bersifat lebih kolaboratif. Perlu dipertimbangkan kembali skema-skema kerja sama yang adil dengan negara-negara lain, termasuk negara berkembang untuk dapat mencapai target Perjanjian Paris.

Baca juga : Trump Kembali Tarik AS Dari Perjanjian Iklim Paris, Ini Alasannya

“Perjanjian Paris seharusnya dipandang bukan hanya sebagai janji di atas kertas berisikan bahasa-bahasa teknis untuk menurunkan emisi, tapi Perjanjian tersebut adalah sebuah komitmen untuk menyelamatkan kemanusiaan. Krisis iklim sudah terjadi dan dampaknya telah didepan mata,” kata Novita, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Analisis World Resources Institute (WRI) pada 2023, menunjukkan tiga negara penghasil emisi terbanyak diduduki oleh China, Amerika Serikat dan India yang berkontribusi sekitar 42,6 persen dari total emisi global.

Menurut Novita, perubahan akibat mundurnya AS tidak berarti Indonesia harus mengendorkan upaya transisi energi di tengah ancaman krisis iklim.

“Sedari awal, pendanaan JETP memang buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama dan didominasi oleh skema utang yang berpotensi membebani Indonesia,” ujar Novita.

Baca juga : Kantor PM Israel Bilang Kesepakatan Pembebasan Sandera Tercapai

Dia berharap Indoenesia tidak terjebak pada kebijakan yang diambil Trump. Justru, sebaliknya, dapat memompa semangat Indonesia untuk lebih aktif berperan dalam melakukan transisi energi.

"Ini seharusnya mendorong kita untuk meningkatkan usaha mitigasi dan adaptasi karena kita rentan pada krisis iklim,” ujar Novita.

Dari pantauan portal data bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari 1-31 Januari 2025, jumlah bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir (165 kejadian), disusul cuaca ekstrim (13 kejadian), dan tanah longsor (18 kejadian) yang menyebabkan 635.336 jiwa menderita dan harus mengungsi.

Menurut Novita, semua bentuk bencana ini memiliki korelasi erat dengan dampak krisis iklim.

Baca juga : Nggak Perlu Izin Ormas, Pengunjung Taman Literasi Bebas Bikin Konten Kreatif

"Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia juga terancam badai, banjir, kekeringan, dan krisis pangan akibat krisis iklim. Kita justru harus semakin serius menyikapi transisi energi untuk melindungi ketahanan nasional," kata Novita.

Novita mengungkapkan, Indonesia harus serius menggarap sumber pendanaan transisi energi dari dalam negeri dengan sumber yang ada di depan mata. Misalnya, dari potensi penerimaan negara dari peningkatan pungutan produksi batubara. Produksi batubara pada 2024 mencapai lebih dari 833 juta ton dan diprediksi akan melebihi 900 juta ton kedepannya.

"Menurut Sustain, potensi penerimaan negara dari peningkatan pungutan produksi batubara dari korporasi yang selama ini terus mendapatkan super normal profit dapat mencapai 23,58 miliar dolar AS per tahunnya, ini saja sudah lebih besar dari komitmen JETP," pungkas Novita. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.