Luhut Jamin Tak Ada Titipan, Danantara Akan Diisi Profesional

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal diisi kalangan profesional. Luhut juga menjamin, tidak ada titipan-titipan yang akan mengisi lembaga baru ini.

"Bahasanya ‘titip-titip’, direkomendasikan sana-sini. Itu tidak akan terjadi. Karena ini bakal dijalankan oleh profesional," tegas mantan Menko Investasi dan Kemaritiman ini, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Luhut menerangkan, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya, untuk mengelola investasi negara dengan lebih efisien dan transparan.

Kata Luhut, Danantara akan memungkinkan Indonesia melakukan Joint Venture (JV) dengan banyak perusahaan luar negeri. Salah satu negara yang telah menunjukkan ketertarikan adalah Uni Emirat Arab (UEA).

Baca juga : 961 Kepala Daerah Berbaris Masuk Istana

Dia menerangkan, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei telah menyatakan minat terkait pemanfaatan 72 gigawatt (GW) energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. UEA siap menggelontorkan investasi hingga 10 miliar dolar AS atau  sekitar Rp 163 triliun untuk proyek energi bersih berkapasitas 10 GW.

Luhut memproyeksikan potensi keuntungan besar yang bisa diperoleh Pemerintah dari Danantara. Sebab, lembaga ini akan mengelola aset BUMN senilai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun. Dengan pengelolaan yang efisien, dividen yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah Danantara diperkirakan mencapai 20 miliar-25 miliar dolar AS atau sekitar Rp 408 triliun.

Rencananya, Prabowo akan meluncurkan Danantara pada Senin (24/2/2025). Saat ini, Danantara dipimpin Muliaman D Hadad yang ditunjuk Prabowo, akhir tahun lalu. Apakah Muliaman nantinya akan tetap memimpin Danantara, ataukah diganti nama baru, masih jadi tanda tanya.

Pembentukan Danantara tertuang dalam Undang-Undang BUMN yang baru, yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 4 Februari 2025. 

Baca juga : Golkar Hormati Keputusan Prabowo

Anggota DEN Chatib Basri menekankan tentang pentingnya orang-orang hebat yang mengelola Danantara. "Tentu yang paling penting pengelolaan harus profesional," ucap mantan Menteri Keuangan ini.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, penunjukan direksi harus bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan. Selain itu, Danantara harus diawasi secara ketat agar dananya tidak digondol koruptor.

"Harus ada tata kelola dan safeguard untuk melindungi dari praktik korupsi, karena dananya sangat besar," pesan Bhima.

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyebut, Danantara memiliki prospek yang menjanjikan. Hanya saja, masih memerlukan sistem pengawasan ketat untuk memastikan efektivitasnya.

Baca juga : Bule Yang Melanggar Keimigrasian Melonjak

"Jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi instrumen investasi negara yang kuat. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dalam pengelolaan aset sebesar ini," ungkap Hardjuno.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Danantara adalah potensi intervensi politik. Menurutnya, lembaga investasi yang sukses harus independen dan terbebas dari pengaruh politik jangka pendek.

"Ketika keputusan strategis dibuat berdasarkan kepentingan ekonomi, bukan kepentingan politik, maka Danantara bisa tumbuh menjadi institusi yang kokoh dan memberikan manfaat jangka panjang bagi negara," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.