Bank Mandiri & BRI Pede Likuiditas Tak Terganggu

RM.id  Rakyat Merdeka - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bakal kembali dilibatkan dalam pembiayaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini diperkirakan mencapai pembiayaan Rp 5 miliar untuk setiap koperasi.

Menjawab hal ini, salah satu anggota Himbara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengaku masih menggodok skemanya secara rinci bersama anggota Himbara lainnya.

“Kami semua di Himbara, posisinya masih sama-sama menggodok (terkait aturan dan skema). Termasuk menggodok soal pendampingan dan sebagainya,” kata Corporate Secretary Bank Mandiri M Ashidiq Iswara saat ditemui Rakyat Merdeka, Kamis (13/3/2025).

Ashidiq melanjutkan, terkait kekhawatiran akan dampak prog­ram terhadap likuiditas perbankan, khususnya Bank Mandiri, pihak bank menyatakan likuiditas mereka cukup aman. 

“Hal ini berkat strategi bisnis jangka panjang yang diterapkan sejak 2021 dan berfokus pada penguatan ekosistem nasabah wholesale,” ujar Ashidiq.

Strategi ini, sambung Ashi­diq, menciptakan cashflow perusahaan yang stabil dari nasabah utama hingga ke eko­sistem terluar, sehingga likui­ditas terjaga.

Tercatat, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri mencapai Rp 1.699 triliun hingga akhir 2024, tumbuh sebesar 7,73 persen year on year (yoy). 

Pertumbuhan CASA (Current Account Saving Account) ter­utama didorong oleh peningkat­an tabungan yang tumbuh 13,4 persen yoy, menjadi Rp 665 tri­liun. Serta giro yang mengalami ekspansi sebesar 3,6 persen yoy 13,4 persen yoy, menjadi Rp 665 triliun. Giro yang mengalami ekspansi sebesar 3,6 persen yoy menjadi Rp 606 triliun.

“Meski skema pembiayaan dan struktur program masih dalam tahap penyusunan, prinsip kehati-hatian akan diutamakan,” tegasnya.

Baca juga : SPBU Di Bogor Disegel Kemendag & Kepolisian

Ashidiq menekankan, prio­ritas diberikan kepada koperasi desa yang telah berjalan baik dan bermitra dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Sebagai informasi, rencana­nya Pemerintah akan memberikan modal awal Rp 3 miliar-Rp 5 mi­liar ke setiap Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia untuk membangun fasilitas pendukung.

Menyoal ini, Ashidiq menuturkan, besaran dana yang dialokasikan untuk setiap koperasi akan bervariasi, bergantung pada ukuran dan kebutuhan masing-masing desa. 

“Mekanisme penyaluran dana, apakah langsung dari Pemerintah atau melalui bank. Sekali lagi, hal ini masih dalam proses perumusan,” ungkapnya.

Meski begitu, diakui Ashidiq, program ini diharapkan memberikan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian desa, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

Bank Mandiri memandang program ini sebagai potensi bisnis yang baik, karena akan berkontribusi pada pengemba­ngan ekonomi kerakyatan. 

“Terkait dengan potensi risiko kredit macet, Bank Mandiri selalu akan menerapkan manajemen risiko ketat,” tutur Ashidiq.

Terpisah, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Sunar­so me­ngatakan, penyaluran pin­jam­an untuk kebutuhan awal koperasi terbilang aman. Karena pelunasan­nya akan mengguna­kan dana desa yang diperkirakan berkisar Rp 2 miliar per tahun.  

“Kalau dihitung kan dana desa tidak cukup kalau langsung Rp 5 miliar. Maka yang diharapkan di­biayai oleh Himbara,” kata Sunar­so di Jakarta, Senin (10/3/2025).  

Baca juga : Polisikan Haters Fitnah Keyakinan Fitnah Keyakinan

Sunarso menuturkan, dengan kebutuhan awal itu, koperasi di tiap desa akan membangun sejumlah gerai untuk mendukung kegiatan operasional. 

Gerai-gerai yang direncana­kan meliputi gerai sembako, obat-obatan, poliklinik, sarana produksi pertanian, kantor ope­rasi. Serta gudang penyimpanan, baik dalam gudang kering maupun beku alias cold storage. 

Pengamat Perbankan sekali­gus Staf Ahli Pusat Studi Bisnis (PSB) UPDM Paul Sutaryono berpendapat, sudah semestinya pembentukan Koperasi Merah Putih dilakukan dengan prinsip dari bawah ke atas (bottom up), bukan top down. 

“Hal pertama yang perlu dilakukan dalam program ini adalah merancang Good Corporate Governance (GCG) bagi Himbara yang terlibat dengan baik dan benar,” ujar Paul kepada Rakyat Merdeka, Senin (17/3/2025).

Paul juga mengingatkan Pe­merintah untuk mempertimbangkan manajemen risiko jauh sebelum koperasi tersebut dibentuk. Artinya, harus dipersiapkan dulu calon pengurus dan pengawas. Dan dibekali dengan seluk beluk pengelolaan koperasi.

“Antara lain terkait manajemen kredit, pengawasan atau audit, manajemen keuangan. Termasuk GCG dan manajemen risiko,” ungkap Paul.

Kemudian, sambung Paul, Pemerintah juga harus mempertimbangkan risiko macetnya kucuran dana dari bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ke koperasi dan menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Mengingat kemungkinan risiko kredit macet pasti ada, bahkan di semua segmen kredit. 

Tak hanya itu, Paul menilai, skema pelunasan kredit melalui alokasi dana desa tahunan sebagai hal positif, tetapi cukup riskan.  

Karena itu perlu ditegaskan dalam aturan formal, seperti Peraturan Pemerintah (PP) tentang dana kredit dari Himbara.  

Baca juga : Tenang, Ekonomi Kita Masih Kuat

“Dengan demikian, ada aturan yang dapat menjadi payung hukum bagi Himbara dalam menya­lurkan kredit kepada Koperasi Merah Putih,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, koperasi tersebut akan memiliki fasilitas lengkap untuk menyerap hasil produksi pangan dari desa, supaya mampu menjaga ekonomi di desa.

Dalam pembentukannya, pem­biayaan yang diperkirakan mencapai sebesar Rp 5 miliar untuk setiap koperasi desa. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.

Tito menyebut, dana desa ada yang punya anggaran cuma Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar.  

“Namun secara umum, nanti akan ada anggaran berupa pinjam­an dari bank,” kata Tito usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Tito menekankan, peran desa sangat penting bagi Indonesia, dalam menyumbang pertumbuh­an ekonomi Indonesia. Hanya saja saat ini, banyak petani di desa yang tidak mampu menutup biaya produksinya karena penurunan harga pasca panen raya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, adanya Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi di desa.

“Salah satu tujuannya, untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online, yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” tegas Budi. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.