Bamsoet Dorong Menteri Ekonomi Gercep Tangani Peningkatan Pengangguran

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mendorong para menteri ekonomi untuk segera mengambil langkah konkret dalam menghadapi peningkatan angka pengangguran yang kian mengkhawatirkan. Dia khawatir, naiknya angka pengangguran menciptakan krisis sosial ekonomi yang lebih dalam, terutama karena mayoritas pengangguran berasal dari kelompok usia produktif.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, para menteri ekonomi harus proaktif dan segera berkoordinasi dalam merancang program-program solutif yang dapat menahan laju peningkatan pengangguran. "Negara tidak bisa pasif,” ucapnya, di Jakarta, Sabtu (10/5/2025).

Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Februari 2025 tercatat mencapai 7,28 juta orang, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi riil masyarakat pekerja.

Baca juga : Komisi XII Usulkan Audit Keuangan Pertambangan

Bamsoet melanjutkan, setiap tahun Indonesia menghadapi penambahan sekitar 3,3 juta calon tenaga kerja baru. Total angkatan kerja saat ini sudah menembus 149 juta orang. "Jika tidak terserap, terutama dari sektor informal dan UMKM, ledakan pengangguran hanya tinggal menunggu waktu,” kata Bamsoet.

Bamsoet menekankan, penciptaan lapangan kerja tidak harus menunggu datangnya investasi besar yang realisasinya kerap terhambat oleh berbagai prosedur birokrasi. Sebaliknya, Pemerintah bisa memulihkan daya tahan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM yang terbukti tangguh dalam situasi krisis.

“UMKM kita pernah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama saat krisis ekonomi melanda. Mereka menyerap puluhan juta tenaga kerja. Maka langkah realistis saat ini adalah menghidupkan kembali produktivitas UMKM, bukan hanya menaruh harapan pada investasi asing,” urai Bamsoet.

Baca juga : Gandeng MBizmarket, Pemkab Dan Perumda Lamongan Percepat Transformasi Pengadaan Barang Jasa

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengkritisi kebijakan perdagangan yang dinilainya justru menekan UMKM. Ia mencontohkan praktik dumping produk impor murah yang telah menghancurkan pasar bagi pelaku UMKM domestik. Tanpa perlindungan yang jelas, UMKM akan sulit bersaing dan terancam bangkrut.

“Ketika UMKM gulung tikar akibat dihantam produk dumping, otomatis akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Itu sebabnya kita tidak bisa membiarkan pasar dalam negeri dibanjiri produk asing murah yang tidak sebanding dengan biaya produksi lokal,” jelasnya.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menambahkan, suara kegelisahan masyarakat sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Fakta-fakta di lapangan harus dijadikan bahan introspeksi serius oleh para pengambil kebijakan.

Baca juga : Atasi Gejolak Harga, Kemendagri Dorong Sinergi Pemda Dengan Daerah Penghasil

“Ini saatnya para menteri ekonomi duduk bersama dan bertindak cepat. Kita tidak bisa terus menunggu, apalagi saat ancaman pengangguran mulai menyentuh lapisan masyarakat paling rentan. Waktunya berpihak pada sektor yang nyata-nyata mampu menghidupi rakyat,” pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.