BMAD Ditolak, Industri Hulu Tekstil Terancam Produk Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Kementerian Perdagangan yang menolak usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk benang filament asal China menuai kontroversi di kalangan pelaku industri. Keputusan ini dinilai merugikan sektor hulu dan intermediate yang menjadi fondasi utama rantai pasok tekstil nasional.

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menyampaikan menghormati masukan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang menaungi banyak pelaku di sektor tekstil. Namun, API tampaknya belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan strategis industri nasional secara menyeluruh.

“Kita harus jelaskan ke publik bahwa tidak semua anggota API menolak BMAD. Kenyataannya, ada tiga kelompok besar yang punya kepentingan berbeda,” ujar Redma dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

Redma merinci, kelompok pertama adalah pelaku industri tekstil dalam negeri yang memang fokus pada produksi, terutama dari sektor spinning. Mereka sangat mendukung penerapan BMAD karena menyadari ancaman serius dari membanjirnya barang dumping yang menekan harga dan merusak daya saing.

“Kelompok ini pro industri nasional. Mereka enggak main impor. Mereka tahu betul kalau dumping dibiarkan, itu bisa menghancurkan ekosistem industri dari hulu sampai hilir,” jelasnya.

Baca juga : Dukung Inovasi Baja & Keberlanjutan Industri, GRP Luncurkan 2 Produk Baru

Kelompok kedua adalah perusahaan tekstil yang juga mengimpor barang, tapi dalam skala terbatas. Sedangkan kelompok ketiga adalah yang paling dominan dalam memainkan opini publik dan diduga kuat menjadi kekuatan dibalik penolakan BMAD. 

Kekhawatiran akan dampak penolakan BMAD juga disuarakan Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Fadjar Budiono. Ia menegaskan, industri intermediate dan hulu saat ini sudah merasakan tekanan berat akibat dumping produk poliester dari China.

“Yang paling kena itu bagian poliesternya. Sekarang harga poliester dari China jatuh karena dumping. Kalau ini dibiarkan, industri intermediate bisa kolaps,” tegas Fadjar.

Dampak berikutnya akan menjalar ke hulu, terutama pada produsen PTA (purified terephthalic acid) yang saat ini juga tengah mengalami penurunan permintaan dari dalam negeri. Fadjar menyebut para pelaku hulu bahkan kini mencoba bertahan dengan mendorong ekspor, namun keberlanjutan strategi ini diragukan.

“Kalau ekspor mentok, mereka bisa rate down juga. Padahal PTA itu bahan bakunya dari Pertamina, jadi kalau mereka tutup, pasokan aromatik kayak paraxylene bisa kelebihan produksi,” paparnya.

Baca juga : Pengamat: Tolak BMAD, Pemerintah Bela Industri, Bukan Impor Ilegal

Kondisi ini, menurut Fadjar, bisa memberikan efek berantai hingga mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. Bila pasokan bahan baku petrokimia tidak terserap, kilang Pertamina bisa terganggu operasionalnya. 

Dampaknya bukan hanya ke industri tekstil, tetapi juga menyentuh sektor energi. Padahal Presiden Prabowo Subianto berniat untuk membangun kilang petrochemical complex terbesar di Indonesia, yang secara tidak langsung 'membunuh' impian tersebut.

“Kita harus melihat ini sebagai satu kesatuan rantai pasok nasional. Pemerintah seharusnya mengambil keputusan yang mempertimbangkan keseluruhan ekosistem, dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Dirinya pun menyerukan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sepihak. Fadjar menyarankan agar pemerintah mengundang kembali semua pihak untuk duduk bersama dan mencari titik temu.

“Musyawarahkan lagi antara pelaku hulu dan hilir. Masih belum terlambat kok. Kalau pun BMAD dianggap terlalu tinggi, ya dikoreksi saja angkanya. Tapi jangan dibiarkan sama sekali,” ujarnya.

Baca juga : Pemerintah Tolak BMAD, Industri Tekstil Nafas Lagi

Pihaknya juga menekankan bahwa semangat BMAD bukan untuk menutup pintu impor, melainkan untuk mengatur agar barang impor tidak merusak pasar domestik. “Kalau industri nasional butuh 100, ya tanya dulu dalam negeri bisa nyuplai berapa. Sisanya baru impor. Jangan dibalik, malah impor dulu yang diprioritaskan,” tegasnya.

Menurut Fadjar, iklim usaha yang tidak berpihak pada produksi dalam negeri akan menggerus kepercayaan investor. Artinya, kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik investor luar negeri pun percuma jika tidak ada perlindungan. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.