Pelaku Usaha MICE Sepakat Dorong Penciptaan Pertumbuhan Ekonomi Yang Cepat

RM.id  Rakyat Merdeka - Para pelaku usaha Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), event, dan multi-event menyambut baik langkah pemerintah, khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Mereka menilai, komitmen Menkeu menerima langsung pengaduan terkait hambatan dunia usaha, termasuk sektor pariwisata dan MICE, akan menjadi terobosan penting bagi pemulihan ekonomi.

Dukungan itu disampaikan dua asosiasi besar di sektor pariwisata, Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA). Keduanya menggelar jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/10/2025), yang dihadiri langsung Ketua Umum DPP INCCA, Dr. Iqbal Alan Abdullah, MSc, CMMC, serta Ketua Umum DPP ASITA N Rusmiati.

“Kami apresiasi langkah Bapak Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membenahi berbagai masalah yang dihadapi dunia usaha, khususnya sektor pariwisata, MICE, dan event. Sektor ini berkontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi cepat, membuka lapangan kerja, serta menghidupkan investasi dan perdagangan. INCCA dan ASITA mendukung Menkeu untuk melakukan transformasi dengan pendekatan baru yang lebih baik,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, industri MICE merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia pariwisata. Secara global, rata-rata pertumbuhannya mencapai 8–12 persen per tahun. Keunggulan utamanya, wisatawan MICE punya daya ungkit ekonomi tinggi karena pengeluaran mereka jauh lebih besar, disertai multiplier effect ke sektor hotel, transportasi, UMKM, hingga destinasi wisata.

Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Pengetahuan Kebencanaan Hadapi Dampak Perubahan Iklim

“Wisatawan MICE biasanya membelanjakan tiga hingga empat kali lebih banyak dibanding wisatawan biasa, dengan masa tinggal yang juga lebih lama,” jelasnya.

Di sejumlah negara, lanjut Iqbal, MICE tak hanya berkontribusi signifikan pada PDB, tapi juga berperan strategis memperkuat posisi global negara sebagai hub bisnis dan inovasi, menarik wisatawan berkualitas tinggi, serta membangun citra internasional melalui liputan media.

“Efek jangka panjangnya bahkan bisa dirasakan lewat pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi. Tidak heran MICE kini menjadi salah satu mesin penggerak pertumbuhan baru di berbagai negara,” tegasnya.

Iqbal mengatakan, Dubai mengembangkan MICE sebagai strategi keluar dari ketergantungan minyak. Ini menunjukkan MICE sangat penting bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai growth driver baru. 

Berbagai Permasalahan yang Dihadapi

Di sisi lain, Ketua Umum INCCA Iqbal Alan Abdullah membeberkan sedikitnya ada tiga persoalan serius yang kini menghantui pelaku usaha MICE, event, dan multi-event di Indonesia. Pertama, soal mekanisme pembayaran kegiatan yang dibiayai negara lewat APBN, APBD, BUMN, atau BUMD. Selama ini, pembayaran 100 persen baru dilakukan setelah acara selesai.

Baca juga : Amir Uskara Yakini PPP Kubu Mardiono Yang Sah

“Biasanya baru cair tiga bulan setelah event atau setelah laporan kegiatan dibuat. Padahal, kami harus membayar supplier, seperti tiket, katering, hotel, souvenir, dengan uang muka minimal 50 persen, bahkan lunas dua minggu sebelum acara. Kalau event nilainya ratusan miliar, penyelenggara harus talangi dulu semua. Itu sangat memberatkan,” keluh Iqbal.

Kedua, akses pembiayaan perbankan yang sulit. Bunga bank tinggi, syarat agunan berat, bahkan tanah saja tidak cukup, harus ada bangunan. Nilainya pun hanya dihargai 50–60 persen dari NJOP. “Artinya, pelaku usaha harus menyiapkan aset jauh lebih besar dari nilai pinjaman. Jelas tidak sehat untuk perkembangan industri,” imbuhnya.

Padahal, APBN dan APBD sejatinya berfungsi sebagai stimulus usaha. Karena itu, INCCA-ASITA meminta pemerintah, khususnya Menkeu, mengubah skema pembayaran menjadi bertahap dengan uang muka, sebagaimana kontraktor. Selain itu, bank negara maupun swasta bisa memberikan kredit usaha dengan jaminan kontrak hingga 150 persen.

“Di Singapura dan Australia, kontrak pemerintah bisa dijadikan jaminan sampai 70 persen dari nilai kontrak. Bahkan bank swasta berani memberi pinjaman 60–70 persen hanya dengan purchase order. Indonesia seharusnya bisa mencontoh itu,” tegas Iqbal.

Ketiga, tumpukan utang pemerintah kepada vendor event yang tak kunjung dibayar. Iqbal mencontohkan, banyak anggota INCCA-ASITA masih menanggung beban dari PON XX Papua 2021.

Baca juga : Kemendagri Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lewat Pembiayaan Infrastruktur

“Sudah lebih dari empat tahun, sekitar Rp340 miliar belum dibayarkan kepada puluhan vendor, kebanyakan UMKM: katering, kontraktor pameran, transportasi, hingga penyelenggara upacara pembukaan-penutupan. Belum termasuk utang Perpanas XVI Papua sebesar Rp58 miliar. Totalnya hampir Rp400 miliar,” ungkapnya.

Iqbal berharap, Menkeu Purbaya bisa turun tangan menyelesaikan persoalan ini. “Kalau masalah pembayaran dan akses pembiayaan dibereskan, roda usaha bisa berputar lagi. Industri pariwisata, MICE, dan event pasti mampu memberi kontribusi lebih cepat bagi pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.