Kebijakan Fiskal-Moneter Ekspansif Harus Pacu Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin menyoroti, langkah awal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mendorong kebijakan fiskal dan moneter lebih ekspansif untuk mengatasi ketatnya likuiditas perekonomian.

Puteri mengapresiasi gebrakan Menteri Purbaya yang menilai kebijakan sebelumnya telah memicu kekeringan likuiditas berkepanjangan. “Pak Purbaya telah menyampaikan kritik terhadap kebijakan fiskal dan moneter sebelumnya yang memicu kekeringan likuiditas,” ujar Puteri dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Baca juga : GDPS Serap 6.746 Tenaga Kerja, Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

Dari sisi fiskal, realisasi belanja negara baru 38,8 persen, padahal penerimaan pajak sudah ditarik dari masyarakat. Sementara dari sisi moneter, perlambatan pertumbuhan uang beredar memperketat likuiditas.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank BUMN, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025. Dana tersebut ditempatkan di BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, serta BSI Rp 10 triliun.

Baca juga : Pemerintah Gencarkan Efisiensi Anggaran untuk Percepat Pemerataan Ekonomi

“Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas, mendorong pertumbuhan kredit, dan menggerakkan roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Meski demikian, Puteri menekankan pentingnya memastikan agar tambahan likuiditas tersebut benar-benar mengalir ke sektor riil. “Memang Menkeu sudah melarang penempatan dana ini ke SBN maupun SRBI. Tetapi jangan sampai justru terjadi pengalihan dana masyarakat (DPK) ke instrumen tersebut. Koordinasi dengan Bank Indonesia mutlak diperlukan untuk menjaga efektivitas kebijakan,” tegasnya.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Kemampuan Adaptasi Kunci Perubahan Teknologi

Ia juga menyoroti tantangan rendahnya permintaan kredit sektor riil yang masih lesu, dengan pertumbuhan hanya sekitar 7 persen. Tanpa adanya peningkatan permintaan kredit, dikhawatirkan dana Rp 200 triliun ini hanya akan mengendap pada instrumen surat berharga untuk menutup biaya penempatan dana.

Oleh karena itu, Puteri meminta agar implementasi kebijakan dipantau secara berkala. “Yang terpenting, kebijakan ini harus memberikan manfaat nyata bagi pemulihan sektor riil dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.