Dark/Light Mode

Praktisi Dukung BUMN Makin Produktif Dan Berdampak Nyata Bagi Masyarakat

Sabtu, 18 Oktober 2025 11:14 WIB
Praktisi hukum M. Arif Sulaiman. Foto: Dok Arif Sulaiman
Praktisi hukum M. Arif Sulaiman. Foto: Dok Arif Sulaiman

RM.id  Rakyat Merdeka - Praktisi hukum M. Arif Sulaiman menegaskan pentingnya mengembalikan esensi kehadiran perusahaan negara sebagai penopang ekonomi rakyat.

Menurut Arif, tujuan utama pendirian BUMN adalah agar negara punya instrumen usaha yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Dia menilai, BUMN semestinya mampu menghadirkan manfaat riil, dari harga energi yang terjangkau hingga peningkatan produktivitas industri kecil.

Baca juga : PT Position Buka Ruang Sinergi dengan Masyarakat

"BUMN dibentuk bukan hanya untuk mengejar profit, tapi untuk menghadirkan manfaat riil bagi masyarakat. Pemerintah memiliki perusahaan negara agar ada dampak nyata, baik bagi masyarakat kecil maupun dunia usaha," ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).

Dia mencontohkan beberapa perusahaan strategis seperti Pertamina, PLN, dan PGN yang selama ini perannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Arif menilai perusahaan-perusahaan tersebut mampu memberikan dividen optimal yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca juga : Tito: 509 Daerah Bebaskan BPHTB Dan PBG Bagi Masyarakat Miskin

Arif juga mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan konsolidasi dan pembenahan besar-besaran di tubuh BUMN.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menyehatkan manajemen perusahaan negara, terutama dari sisi efisiensi keuangan dan produktivitas.

"Kita dorong langkah Presiden untuk menata ulang BUMN, baik dari sisi internal maupun eksternal," dukungnya.

Baca juga : Sektor Produktif Bisa Bangkit

Lebih lanjut, Arif menyoroti pentingnya implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola BUMN. Ia berharap regulasi tersebut menjadi pedoman konkret bagi direksi dalam mempercepat reformasi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara.

"PP Nomor 10 Tahun 2025 harus dijadikan acuan utama dalam pembenahan BUMN. Kita ingin perusahaan negara ini tidak hanya sehat secara keuangan, tapi juga produktif, adaptif, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.