AGTI Dorong Penguatan Industri Tekstil Berbasis Ekonomi Pancasila

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto menegaskan komitmen asosiasinya untuk memperkuat daya saing industri garmen dan tekstil nasional berlandaskan nilai-nilai Ekonomi Pancasila.

Menurut Anne, langkah tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara produktivitas industri, kepentingan lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja.

Dalam audiensi itu, AGTI juga memaparkan roadmap penguatan daya saing dengan pendekatan analisis SWOT terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Baca juga : LKBH FHUI Dorong MK Putuskan Uji Materi UU Minerba Demi Keadilan SDA

“Dalam dua minggu ke depan, AGTI akan mendetailkan beberapa tantangan dan usulan untuk mengurai hambatan yang masih dihadapi industri,” ujar Anne.

Ia menilai, tanggapan Menteri Keuangan dan jajaran Kementerian Keuangan memberikan angin segar bagi industri garmen dan tekstil nasional.

“AGTI meyakini bahwa membangun industri TPT bukan hanya efisien dan berdaya saing, tapi juga berkeadilan sosial, sesuai prinsip Ekonomi Pancasila. Pendekatannya bukan sekadar bisnis, tapi menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru bersama dengan pemerintah dan pekerja sebagai mitra pengusaha dan akademisi dalam AGTI,” katanya.

Anne menambahkan, AGTI bersama pemerintah melalui koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan langkah konkret memperkuat sektor industri padat karya ini.

Baca juga : AMTI Dorong Pemerintah Perkuat Tata Niaga dan Pengawasan Industri Tekstil

“Pertemuan lanjutan dengan KSSK dijadwalkan untuk membahas berbagai aspek strategis, termasuk penyederhanaan perizinan industri, khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 terkait perizinan lingkungan hidup,” jelasnya.

AGTI juga menyoroti kebijakan impor produk tekstil bekas (thrifting). Anne menilai, keputusan pemerintah yang tegas membatasi peredaran barang thrifting di pasar lokal sudah tepat dan memberi peluang positif bagi produsen pakaian jadi berorientasi pasar domestik.

“Kami sangat mendukung keputusan Pak Purbaya. Barang yang sudah melalui kepabeanan tidak seharusnya beredar di pasar domestik. Industri lokal harus mendapat perlindungan agar bisa tumbuh. Di sisi lain, kami juga tengah mengembangkan solusi berbasis daur ulang poliester agar tetap kompetitif dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Anne menuturkan, sejumlah anggota AGTI kini tengah menambah kapasitas produksi dan membuka perekrutan tenaga kerja baru.

Baca juga : Korlantas Gencarkan Patroli Presisi Berperisai Cahaya Untuk Cegah Balap Liar

“Tidak ada pemutusan hubungan kerja. Justru ada yang pensiun dan kami rekrut kembali. Bahkan salah satu anggota kami akan segera meresmikan pabrik baru. Artinya, industri ini terus tumbuh,” ungkapnya.

Ke depan, AGTI akan melanjutkan roadshow ke berbagai daerah untuk memperkuat jejaring dan konsolidasi dengan pelaku usaha, pekerja, serta pemerintah daerah.

“Kami percaya jika seluruh elemen pemerintah, pengusaha, dan pekerja bersatu dalam semangat Ekonomi Pancasila, maka daya saing industri tekstil nasional bisa meningkat dua kali lipat, bahkan melebihi negara pesaing,” tegas Anne.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.