Wujudkan Pemerataan, Ekonom Dorong MBG Libatkan Lebih Banyak UMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Visi Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerataan ekonomi dinilai tepat, mengingat ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia masih tergolong tinggi. Diperlukan upaya khusus untuk memeratakan kesejahteraan nasional. Salah satu program yang dinilai mampu menjadi motor pemerataan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penilaian itu disampaikan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S. Damanhuri, dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan, di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca juga : Perkuat Perfilman Medan, Kementerian Ekonomi Kreatif Dorong Kearifan Lokal

Didin menekankan pentingnya melibatkan sebanyak mungkin pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pelaksanaan MBG agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. “Pelaksanaan MBG harus sebisa mungkin melibatkan pelaku UMKM, sebanyak-banyaknya pelaku UMKM. Itu prinsip keadilannya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo, khususnya poin ke-6 yang menekankan pemerataan ekonomi. Agar MBG sejalan dengan arah itu, Didin menilai Presiden Prabowo perlu memberikan arahan lebih jelas dan terperinci, termasuk menegaskan pelibatan UMKM secara maksimal.

Baca juga : Konten Kekerasan Meningkat, Ekosistem Pendidikan Harus Lebih Tangguh

“Cita-cita Presiden Prabowo ingin pertumbuhan lewat pemerataan, maka orientasi pembangunan inklusif harus dirinci. Misalnya untuk MBG, cita-cita menurunkan stunting harus ada persiapan dan melibatkan sebanyak-banyaknya UMKM,” tegasnya.

Didin juga menyinggung program prioritas lainnya seperti swasembada pangan dan kebijakan penempatan dana Rp 200 triliun di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kedua program ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga : Blusukan Ke Sekolah Dan Kampus, Tedy Bukan Seskab Di Belakang Layar

Terkait dana Rp 200 triliun yang ditempatkan Pemerintah di perbankan BUMN, Didin mengusulkan agar penyaluran kreditnya diprioritaskan untuk penguatan dan pengembangan UMKM. Untuk program swasembada pangan, Didin menilai hasilnya akan lebih nyata jika Pemerintah memberdayakan petani sebagai aktor utama.

“Program food estate, petani harus jadi core utama swasembada pangan. Harus di-setting di setiap daerah petaninya sudah terlatih. Kalau masalah tanahnya sempit, bisa konsolidasi lahan,” jelasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.