Impor Polypropylene Dari Vietnam Melonjak, Industri Minta BMAD Segera Diterapkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor polypropylene (PP) dari delapan negara.

Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional, yang semakin tertekan oleh lonjakan volume serta harga impor.

Di tengah proses penyelidikan yang masih berjalan, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menegaskan urgensi langkah pemerintah untuk segera menetapkan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Baca juga : Konsumsi Rumah Tangga Melonjak, Pelaku Ekonomi Makin Percaya Diri Berbelanja

Sekretaris Jenderal INAPLAS, Fajar Budiono menyatakan, proses BMAD kini sudah berada pada tahap akhir. “Setahu saya, BMAD saat ini sudah memasuki tahap penyelidikan keempat atau tahap akhir. Selanjutnya, kita tinggal menunggu draft untuk dibahas oleh tim tarif,” ujarnya.

Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam. KADI memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 bagi negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD.

Pelaku industri kini menanti kejelasan waktu. “Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” ungkap Fajar.

Baca juga : Mendagri Imbau Daerah Siaga Potensi Bencana

Kebutuhan percepatan keputusan semakin mendesak karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen, kondisi yang dapat berujung pada penutupan pabrik jika tidak ada intervensi kebijakan.

Fajar menegaskan, utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja.

“Saat ini saja sudah ada kebijakan kerja bergilir, satu minggu bekerja dari rumah dan satu minggu masuk kantor, dan dampaknya sudah mulai terasa. Jika kondisi memburuk, bukan tidak mungkin terjadi perumahan sementara tanpa tunjangan tambahan, di mana pekerja hanya menerima gaji pokok. Kekhawatiran kami, pada tahap berikutnya bisa terjadi penutupan operasional dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tegasnya.

Baca juga : Industri Tekstil Lokal Kini Dapat Angin Segar

Dalam kondisi pasar global yang bergerak sangat cepat, INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

“Yang jelas, dalam situasi dengan dinamika yang sangat cepat seperti saat ini, kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran. Jika prosesnya terlalu lama, industri bisa terlanjur terdampak berat, dan sektor lainnya juga bisa ikut terganggu,” lanjut Fajar.

Dengan total impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada 2024, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ketergantungan impor masih sangat besar. Kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh arus impor yang semakin menguat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.