Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwacanakan untuk mempermudah akses kredit rumah subsidi dinilai berpotensi menimbulkan risiko serius bagi stabilitas keuangan.
SLIK selama ini menjadi instrumen utama bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan debitur sebelum penyaluran pinjaman. Melalui sistem ini, bank dapat menelusuri rekam jejak kredit seseorang dan memprediksi potensi risiko kredit macet.
Pengamat Pasar Modal Hans Kwee mengatakan SLIK memegang peranan penting sebagai dasar analisis risiko perbankan. “Usulan ini kurang tepat. SLIK merupakan catatan track record kredit seseorang,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (10/12/2025).
Baca juga : Pengamat Puji Tito Tegas Sikapi Bupati Aceh Selatan
Ia menjelaskan, perbankan menggunakan SLIK sebagai acuan dalam menyalurkan kredit. Debitur dengan riwayat kredit bermasalah tentu harus dinilai lebih hati-hati agar tidak menimbulkan risiko bagi bank.
Menurut Hans, jika SLIK dihapus, perbankan akan kehilangan instrumen navigasi dalam menilai kemampuan calon debitur. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi kredit bermasalah. “Kalau SLIK dihapus lalu orang itu mendapat kredit, potensi macetnya akan sangat tinggi,” katanya.
Ia menambahkan, perbankan juga memiliki biaya dalam menghimpun dana masyarakat. Jika kredit diberikan kepada pihak yang tidak layak akibat absennya data SLIK, permasalahan akan berpindah dari debitur ke industri perbankan.
Baca juga : Pakar Ingatkan Komitmen Pemda Kelola Geopark
Hans memperingatkan bahwa lonjakan kredit macet dapat mengganggu kesehatan perbankan dan memicu risiko krisis yang berdampak luas pada perekonomian nasional. Ia mencontohkan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada 2008, ketika kredit diberikan kepada kelompok berisiko tinggi hingga berujung pada krisis global.
Ia menegaskan kebutuhan hunian memang penting, tetapi tidak semua masyarakat yang membutuhkan layak memperoleh kredit perumahan. Untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, Hans mengusulkan pemerintah mengembangkan skema hunian sewa bersubsidi seperti rumah susun atau apartemen dengan biaya terjangkau.
Hunian sewa dapat diberikan berdasarkan radius lokasi kerja sehingga dapat mengurangi biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meningkatkan efisiensi waktu. “Mungkin mekanisme itu bisa dipikirkan,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
