IIBF: Jangan Salahkan Sawit Indonesia, Masalahnya di Tata Kelola

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Indonesia Islamic Business Forum (IIBF), Heppy Trenggono mengungkapkan, narasi yang menyudutkan kelapa sawit sebagai perusak lingkungan kembali menguat di ruang publik.

Menurut Heppy, tudingan tersebut mengandung sebagian kebenaran, namun sekaligus menyederhanakan persoalan secara berbahaya.

Jika tidak disikapi secara jernih, bangsa ini berisiko salah sasaran, bahkan dapat merugikan kepentingan ekonomi dan lingkungan sekaligus.

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Data menunjukkan, pada 2023 Indonesia memproduksi sekitar 46–48 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun.

Industri ini menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, serta menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 2,6 juta petani sawit rakyat. Kontribusinya terhadap devisa negara secara konsisten berada di kisaran 30–35 miliar dolar AS per tahun.

“Angka-angka ini menjelaskan satu hal: kelapa sawit bukan sektor pinggiran, melainkan salah satu tulang punggung ekonomi nasional,” ujarnya, Sabtu (20/12/2025).

Baca juga : Catat Sejarah, Timnas Hoki Es Indonesia Raih Emas di Sea Games 2025

Namun demikian, lanjut Heppy, masalah tata kelola memang nyata. Pemerintah mencatat sekitar ±3 juta hektare kebun sawit berada di kawasan hutan, sebagai akibat pembukaan lahan ilegal dan pelanggaran perizinan.

Lahan-lahan tersebut kini ditertibkan dan diambil alih oleh negara. Langkah ini merupakan upaya korektif yang penting.

Di sinilah, menurut Heppy, kesalahan berpikir kerap terjadi, yakni pelanggaran tata kelola digeneralisasi menjadi kesalahan komoditas. Padahal, yang bermasalah adalah cara pengelolaannya, bukan sawitnya.

Secara global, kelapa sawit diatur oleh standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) yang mencakup perlindungan hutan bernilai konservasi tinggi, penghormatan hak masyarakat adat, serta praktik agrikultur berkelanjutan.

Indonesia juga memiliki ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang bersifat wajib bagi pelaku usaha. Artinya, dari sisi regulasi, pembangunan sawit tidak harus merusak lingkungan.

Persoalannya bukan pada ketiadaan standar, melainkan pada inkonsistensi penegakan. Penggagas Gerakan Beli Indonesia ini menambahkan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati paling efisien di dunia.

Baca juga : SoKlin Dukungan Penuh Tim Indonesia yang berlaga di SEA Games Thailand 2025

Rata-rata produktivitas minyak nabati per hektare per tahun, disumbang kelapa sawit ±3–4 ton minyak/ha/tahun; bunga matahari ±0,7–0,8 ton/ha/tahun; kedelai ±0,4–0,6 ton/ha/tahun; dan rapeseed (canola) ±0,8–1 ton/ha/tahun.

“Artinya, untuk menghasilkan satu ton minyak, tanaman non-sawit membutuhkan lahan 4 hingga 8 kali lebih luas dibandingkan sawit. Fakta ini penting. Jika tujuan global adalah mengurangi tekanan terhadap hutan, maka secara logika ekologis, komoditas paling efisien seharusnya menjadi bagian dari solusi, bukan justru target utama pelarangan,” terangnya.

Heppy Trenggono juga menyoroti sikap Uni Eropa dan Amerika Serikat yang kerap tampil sebagai pengkritik utama sawit. Padahal, Uni Eropa menanam lebih dari 10 juta hektare rapeseed dan bunga matahari, sementara Amerika Serikat dan Amerika Selatan menanam lebih dari 120 juta hektare kedelai.

“Luas perkebunan minyak nabati non-sawit di negara maju dan sekutunya jauh melebihi luas sawit Indonesia, namun jarang disorot sebagai ancaman lingkungan global,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, lanjut Heppy, sulit mengabaikan fakta bahwa sawit Indonesia merupakan pesaing serius yang menekan harga dan dominasi minyak nabati mereka di pasar global.

Ia juga membandingkan dengan Malaysia, produsen sawit terbesar kedua di dunia, yang telah lama menjadikan sawit sebagai pilar ekonomi nasional.

Baca juga : 16.175 Sekolah Direnovasi Se-Indonesia, Progresnya Sudah 99 Persen

Dengan luas perkebunan yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, sawit mampu berkontribusi signifikan terhadap PDB dan kesejahteraan petani, tanpa tekanan kampanye global sebesar yang dialami Indonesia.

“Perbedaannya terletak pada konsistensi tata kelola dan komunikasi kebijakan,” tegas Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Batang (PMB) tersebut.

Heppy menegaskan, persoalan utama sawit Indonesia sejatinya adalah integritas, bukan komoditasnya.

“Jika sawit Indonesia menghadapi krisis reputasi, akar masalahnya bukan pada sawit, melainkan pada pembukaan lahan ilegal, lemahnya pengawasan, kompromi terhadap standar keberlanjutan, serta rendahnya integritas sebagian pelaku,” jelasnya.

Ia menekankan, solusi utama bukanlah melarang sawit, melainkan membersihkan industrinya.

“Bangsa yang besar tidak bunuh diri dengan menolak kekuatannya sendiri. Bangsa besar memperbaiki cara mengelola kekuatan itu,” pungkas Heppy Trenggono.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.