Penutupan Selat Hormuz Kerek Harga Minyak, Ini Saran Indef Buat Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Hakam Naja mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mewaspadai dampak geopolitik global menyusul potensi penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis perdagangan energi dunia.

Menurut Hakam, penutupan jalur sempit (choke point) di kawasan Teluk Persia tersebut berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah sekaligus berdampak pada perekonomian global, mengingat sekitar 20 persen suplai minyak dunia melewati jalur pelayaran itu.

“Jika penutupan Selat Hormuz terjadi, tensi dan eskalasi konflik tidak hanya berdampak di Timur Tengah tetapi juga ke seluruh dunia,” kata Hakam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Ia menjelaskan harga minyak dunia saat ini telah menyentuh sekitar 92 dolar AS per barel, level tertinggi sejak 2020. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berada pada kisaran 70 dolar AS per barel.

Baca juga : Indeks Anjlok Makin Dalam, Harga Minyak Mulai Terbang

Menurutnya, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi meningkatkan defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati 100 dolar AS per barel, defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi mendekati 4 persen.

Angka tersebut berisiko melampaui batas defisit 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Hakam menyarankan sejumlah langkah kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah apabila konflik di kawasan Timur Tengah terus berlangsung dan harga minyak global meningkat.

Pertama, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan dengan memprioritaskan belanja pada sektor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik.

Baca juga : Kendalikan Harga Pangan Selama Ramadan, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Kedua, pemerintah didorong mempercepat pengurangan konsumsi minyak melalui konversi energi ke sumber energi baru dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).

Selain itu, pengembangan kendaraan listrik untuk transportasi pribadi maupun publik juga perlu diperluas dengan dukungan insentif, termasuk fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat stimulus ekonomi domestik agar aktivitas ekonomi tidak tertekan oleh ketidakpastian global. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui deregulasi dan debirokratisasi guna mempermudah dunia usaha, sekaligus mendorong kebangkitan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit. Penguatan ekonomi domestik menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global,” ujarnya.

Baca juga : Di Peluncuran Malaka Books, Anies Baswedan Ingatkan Pentingnya Daya Baca

Keempat, Hakam juga menilai pemerintah dapat meninjau kembali perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.