Tak Bebani APBN, Kopdes Merah Putih Optimalkan Dana Desa untuk Ekonomi Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memastikan, program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema anggaran yang digunakan mengoptimalkan dana yang telah tersedia, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Fithra Faisal, menyampaikan bahwa berbagai sumber pendanaan untuk Kopdes Merah Putih seperti Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Bagi Hasil (DBH) memang telah dialokasikan sejak awal melalui mekanisme fiscal recycling atau daur ulang fiskal. Oleh karena itu, implementasinya saat ini tidak menambah beban baru bagi keuangan negara.

“Sudah dianggarkan. Jadi itu bukan beban tambahan, tetapi merupakan fiscal recycling,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Baca juga : 97% Keuntungan Kopdes Merah Putih Dibagikan untuk Masyarakat Desa

Fithra menjelaskan, distribusi anggaran ke desa tidak bersifat merata dalam jumlah yang sama. Besaran dana yang diterima setiap desa bergantung pada skala usaha dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Sebenarnya, dengan skala usaha seperti ini, ada yang mendapat Rp 500 juta, ada yang Rp 1 miliar. Tidak semuanya mendapat Rp 3 miliar,” jelasnya.

Ia juga menekankan, dana desa harus segera disalurkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan berbasis desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : Menkop dan Menko PM Dorong Kopdes Merah Putih Jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat

“Dana Desa itu memang sudah memiliki alokasi per desa. Jadi, harus segera disalurkan,” tegasnya.

Dalam konteks distribusi, Fithra mengatakan, Pemerintah telah mengusung pendekatan pembangunan dari desa dengan menciptakan 'engine' atau mesin penggerak ekonomi daerah melalui sistem yang telah disiapkan sejak awal.

“Engine daerah itu dibangun dan disiapkan sejak awal. Dalam perkembangannya, hal tersebut dapat menciptakan efek skala ekonomi yang memadai,” ungkapnya.

Baca juga : Menkop: Sinergi MES Dan Kopdes Merah Putih Jadi Prioritas Ekonomi Syariah

Pemerintah berharap, melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta penguatan sistem di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud dari akar rumput.

“Pemerintah menyadari bahwa permasalahan kemiskinan struktural memerlukan intervensi yang sistematis. Salah satunya, sesuai dengan Asta Cita, adalah membangun dari desa, membangun dari bawah,” pungkas Fithra.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.