Ara: Presiden Minta Lahan Negara Dimanfaatkan Untuk Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program perumahan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut mencakup pemanfaatan lahan negara untuk pembangunan rumah rakyat dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Wakil Menteri PKP Fahri Hamza, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Dalam rapat itu, Ara mengatakan Presiden memberikan dukungan penuh terhadap sektor perumahan, termasuk kebijakan strategis untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sejumlah insentif telah diberikan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Baca juga : Jaga Pasokan Energi, Pengamat Minta KKKS Optimalkan Produksi Untuk Dalam Negeri

“Presiden sangat mendukung perumahan rakyat, termasuk mendorong pemanfaatan lahan negara secara masif untuk pembangunan rumah,” ujar Ara, sapaan Maruarar, usai pertemuan di Jakarta.

Pemerintah juga tengah menyiapkan sedikitnya 10 lokasi strategis di kawasan padat untuk pembangunan rumah susun secara besar-besaran. Skema yang digunakan akan mengombinasikan hunian bagi MBR dan segmen menengah.

Selain itu, kata Ara, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kini disederhanakan menjadi program “bedah rumah” agar lebih mudah dipahami masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat.

Baca juga : Bantuan Oksigen Untuk Rakyat

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara, termasuk yang dikuasai pihak ketiga. Langkah ini dilakukan melalui penertiban lahan agar aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Presiden menginstruksikan penertiban lahan negara untuk kepentingan rakyat, termasuk di berbagai daerah,” kata Ara.

Ara juga mengungkapkan adanya terobosan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai mampu memperlancar akses pembiayaan perumahan.

Baca juga : Seruan Penjatuhan Kekuasaan: Ujian antara Kritik dan Makar

“Pengembang dan masyarakat sama-sama diuntungkan karena tidak lagi terhambat kebijakan SLIK untuk mendukung program 3 juta rumah,” ujarnya.

Pemerintah turut menyiapkan proyek hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Kota Bandung sebagai lokasi groundbreaking pertama. Proyek ini akan memanfaatkan lahan strategis milik PT Kereta Api Indonesia di sekitar jalur transportasi.

Ara berharap langkah tersebut dapat mempercepat penyediaan hunian layak sekaligus mendukung konektivitas dan pertumbuhan kawasan perkotaan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.