RI Tak Butuh Pinjaman IMF

RM.id  Rakyat Merdeka - Konflik berkepanjangan di Timur Tengah membuat ekonomi dunia goncang. Dampaknya, banyak negara antre mau meminjam uang alias ngutang ke Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Untungnya, ekonomi Indonesia masih kuat, sehingga tak butuh pinjaman IMF.

Banyaknya negara yang butuh pinjaman diketahui dalam pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/6/2026).

Dalam pertemuan itu, Purbaya bertanya kepada Kristalina, apakah ada kebijakan khusus dari IMF untuk membantu negara-negara dalam menghadapi ketidakpastian global. Kristalina menjawab, IMF tidak memiliki otoritas melakukan hal tersebut. Namun, IMF menyediakan dana bantuan untuk negara yang membutuhkan. Saat ini, ada 12 negara yang butuh pinjaman baru untuk meredam harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Bagaimana dengan Indonesia? Purbaya menegaskan, tidak butuh bantuan tersebut. Sebab, ekonomi Indonesia kuat. Saat ini, Pemerintah juga masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun.

"Tentu saja Indonesia tidak membutuhkan. Karena anggaran kita cukup baik dan kita masih punya bantalan yang cukup besar, yaitu Rp 420 triliun," kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kondisi Indonesia ini membuat IMF terheran-heran. Indonesia bisa bertahan di tengah ketidakpastian global. Di bawah orkestrasi Presiden Prabowo Subianto, ekonomi Indonesia mengalami percepatan sehingga bisa meredam ketidakpastian global.

Baca juga : Ketua Ombudsman Ditangkap Kejagung

"Mereka agak bingung, kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global seperti ini. Saya jelaskan, kita sudah mengubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi, ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi," tutur Purbaya.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan, dampak perang di Timur Tengah dapat memicu pinjaman baru sebesar 20 miliar-50 miliar dolar AS atau setara Rp 343 triliun-Rp 859 triliun. "Mencakup pinjaman baru maupun tambahan dari program yang sudah berjalan," tuturnya, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (17/4/2026).

Ia menyebut, beberapa negara Afrika sub-Sahara telah meminta bantuan. Hanya saja, Kristalina tidak menyebutkan secara rinci negara mana saja yang meminta bantuan tersebut.

Kepala Strategi IMF Christian Mummsen menambahkan, angka kebutuhan pinjaman tadi masih bersifat sementara. Angka itu berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan situasi. "Ini masih bersifat sementara. Kami masih melakukan evaluasi," tuturnya.

IMF memprediksi, dampak perang tidak akan mereda dalam waktu dekat, meskipun jika konflik berakhir cepat. Salah satu faktor utamanya adalah terganggunya jalur distribusi energi akibat penutupan Selat Hormuz.

"Kita perlu bersiap bahwa dampak gangguan pasokan dalam beberapa minggu mendatang akan lebih dalam," kata Mummsen.

Baca juga : Indonesia Jadi Titik Terang Ekonomi Global

Akibat kondisi ini, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2026 hanya berada di level 3,1 persen, turun 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya. Inflasi global juga diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4 persen.

Dalam skenario yang lebih parah, jika konflik AS-Iran berlangsung lama, IMF memperkirakan harga minyak dunia dan gas alam bisa mencapai rata-rata 100 dolar AS per barel. Jika kondisi ini terjadi, pertumbuhan ekonomi global hanya akan sebesar 2,5 persen.

"Dalam skenario terburuknya, konflik yang lebih dalam dan lama bisa membuat pertumbuhan ekonomi global turun menjadi 2 persen hingga ke ambang resesi global," urai Mummsen.

SAL untuk Redam Gejolak

Mengenai sikap Purbaya bahwa Indonesia tidak butuh bantuan IMF, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, itu tepat. Menurutnya, keberadaan SAL Rp 450 triliun telah memberi lapisan tambahan dalam meredam gejolak ekonomi dunia.

“Artinya, ketika ada tekanan dari harga minyak, nilai tukar, atau penerimaan negara, Pemerintah tidak langsung berada dalam posisi terjepit, karena masih punya cadangan,” ujarnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (17/4/2026).

Hanya saja, ia mengingatkan, SAL bersifat terbatas. SAL bukan sumber daya yang terus mengalir, melainkan cadangan yang akan berkurang ketika digunakan. Jika tekanan berlangsung lama atau datang dari banyak sisi sekaligus, SAL bisa cepat menipis.

Baca juga : Garis Batas Diperbaharui, 173 Hektare Wilayah Malaysia Masuk NKRI

Karena itu, kata dia, SAL lebih tepat ditempatkan sebagai ruang waktu tambahan, bukan perlindungan permanen. Penggunaannya perlu selektif untuk meredam tekanan jangka pendek, sambil di saat yang sama Pemerintah melakukan penguatan dari dalam.

Di titik ini, lanjut dia, keberanian melakukan penyesuaian menjadi kunci, terutama pada program-program strategis. Efisiensi perlu dilakukan secara lebih tegas dan terarah. Pemerintah perlu memastikan bahwa belanja benar-benar berdampak.

Menurut Yusuf, program prioritas tetap perlu dijaga, tetapi ruang untuk merasionalisasi desain, skala, maupun timing pelaksanaannya harus dibuka. "Ini bukan soal memangkas secara membabi buta, tetapi memastikan setiap rupiah bekerja lebih optimal di tengah ruang fiskal yang terbatas," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.